Pasca-sidak Bupati Bangka Selatan di RSUD Junjung Besaoh, Dinkes Siap Evaluasi Pelayanan

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, menegaskan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas. Fokus utama evaluasi diarahkan pada aspek komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Langkah ini diambil setelah munculnya keluhan warga yang sempat viral di media sosial. Meski demikian, program berobat gratis dipastikan tetap berjalan tanpa kendala.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, dr Agus Pranawa mengatakan, keluhan yang muncul menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan bupati dan wakil bupati pekan kemarin merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Sebagian warga belum memiliki maupun keterbatasan akses komunikasi yang memadai ke fasilitas kesehatan.

"Setelah bupati dan wakil bupati turun langsung begitu ada keluhan di media sosial, mungkin dari pasien tidak memiliki akses ke rumah sakit maupun ke dinas kesehatan," ujar Agus Pranawa, Senin (30/3).

Agus Pranawa menjelaskan, rumah sakit sebenarnya telah memiliki sistem manajemen komplain yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal sehingga keluhan lebih banyak disampaikan melalui media sosial. 

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan yang dilaporkan. Menurutnya, hasil evaluasi pasca-sidak menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi pelayanan. 

Ia menilai, komunikasi yang baik akan membantu mengurangi kesalahpahaman antara pasien dan tenaga kesehatan. Selain itu, pendekatan yang lebih terbuka dinilai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. "Intinya memang komunikasi yang harus diperbaiki," tegas Agus Pranawa.

Agus menambahkan, evaluasi ini menjadi bagian dari koreksi internal di lingkungan pelayanan kesehatan. Tenaga medis diminta untuk lebih responsif dan peduli terhadap kondisi pasien. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan pelayanan yang lebih humanis dan berkualitas.

Di sisi lain, ia memastikan, program jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap berjalan dengan baik. Masyarakat Kabupaten Bangka Selatan masih dapat berobat menggunakan KTP atau Kartu Keluarga di fasilitas kesehatan. Kepastian ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran masyarakat pasca munculnya keluhan pelayanan.

"Untuk sejauh ini program PBI masih aman, sampai sekarang masyarakat tinggal menggunakan KTP-nya atau KK ke fasilitas kesehatan," ucapnya.

Namun, Agus Pranawa menjelaskan, terdapat prosedur yang harus diikuti dalam mengakses layanan rumah sakit, khususnya untuk pelayanan poli. Pasien tetap diwajibkan mendapatkan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal ini merupakan bagian dari sistem pelayanan berjenjang yang berlaku secara nasional.

Agus Pranawa mengimbau masyarakat agar tidak ragu mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Pemerintah daerah memastikan seluruh warga tetap mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Meski demikian, terdapat batasan jenis penyakit tertentu yang harus mengikuti mekanisme rujukan.

"Jadi semua penyakit boleh menggunakan KTP maupun KK, tetapi untuk ke rumah sakit harus ada penyakit tertentu di luar 155 penyakit yang tidak boleh langsung dirujuk," pungkasnya. (u1)

Tak Berbelit Administrasi
PEMERINTAH Kabupaten Bangka Selatan memastikan, untuk mengutamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibandingkan urusan administrasi. Penegasan ini disampaikan menyusul adanya aduan warga terkait pelayanan di fasilitas kesehatan. 

Proses administrasi tidak boleh menjadi penghambat bagi pasien untuk mendapatkan penanganan medis. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama dibandingkan urusan administrasi. Ia menilai kondisi darurat maupun kebutuhan berobat tidak bisa menunggu kelengkapan berkas. Oleh karena itu, tenaga kesehatan diminta untuk mendahulukan penanganan pasien sebelum menyelesaikan prosedur administratif.