Dedy Yulianto Divonis 1 Tahun 4 Bulan Penjara

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dedy Yulianto, yang tersandung kasus dugaan korupsi transportasi pimpinan DPRD Provinsi Babel periode 2014-2019, divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara serta denda Rp100 juta.

Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 2 tahun penjara.

Pembacaan vonis atas Dedy Yulianto berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Selasa (14/4/2026).

Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Dewi Sulistiarini yang didampingi hakim anggota Mhd Takdir dan Khairul Rizal.

Dalam sidang, majelis hakim menyatakan Dedy Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider. 

Dedy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedy Yulianto dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan serta denda sebesar Rp100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Dewi Sulistiarini.

Majelis hakim menilai terdapat sejumlah hal yang meringankan, yakni Dedy Yulianto dinilai bersikap kooperatif dan menunjukkan iktikad baik selama proses hukum berjalan, bersikap sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, serta telah mengembalikan kerugian negara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pangkalpinang menanggapi vonis yang dijatuhkan kepada Dedy Yulianto tersebut.

"Kami melihat pembuktian dari penuntut umum sudah tuntas dan hampir sepenuhnya sejalan dengan apa yang kami sampaikan selama proses persidangan," kata JPU Eko Putra Astaman.

Namun, pihaknya masih akan mempelajari salinan putusan lengkap sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya dengan mempertimbangkan poin-poin majelis hakim yang telah mengakomodasi pembuktian yang diajukan oleh tim JPU selama proses persidangan berlangsung.

"Terkait dengan putusan tersebut, kami akan membaca salinan putusan lengkapnya terlebih dahulu. Untuk saat ini, kami menyatakan sikap pikir-pikir karena masih ada tenggang waktu 7 hari ke depan," ujar Eko.

"Secara keseluruhan, pihak JPU menyatakan rasa puasnya terhadap hasil sidang hari ini. Alhamdulillah, hasilnya hampir sejalan dengan pembuktian kita selama ini," kata dia.

Sementara itu penasihat hukum Dedy Yulianto, Marwan Iswandi, menilai terdapat sejumlah hal yang menjadi catatan dalam proses persidangan maupun putusan yang dijatuhkan majelis hakim. 

Marwan menyebutkan, sejak awal menangani perkara tersebut, pihaknya akan menempuh langkah hukum melalui praperadilan.

“Kalau saya dari awal menangani perkara ini, saya akan melakukan praperadilan,” katanya.

Menurut Marwan, terdapat perbedaan waktu terkait hasil audit yang digunakan dalam perkara Dedy Yulianto.

Ia menyebutkan, hasil audit dari BPKP baru keluar pada Desember, sedangkan penetapan tersangka dilakukan pada September.

“BPKP itu hasilnya bulan Desember, sementara penetapan tersangka bulan September. Itu menurut kami ada kejanggalan,” ujar Marwan.

Ia juga menyinggung tentang pemeriksaan ahli dari BPKP di persidangan.

Marwan menyebut dirinya sempat menanyakan terkait sertifikat atau dasar keahlian yang digunakan oleh saksi ahli tersebut.

“Waktu persidangan, waktu pemeriksaan ahli dari BPKP, saya tanya ada sertifikatnya atau tidak. Tidak ada dan tidak bisa menunjukkan,” katanya.

Hal tersebut, lanjut Marwan,  menjadi salah satu alasan pihaknya menyebut adanya kejanggalan dalam perkara Dedy Yulianto.

“Ini menurut analisa kami, ini penzoliman perkara,” ucapnya.

Banding

Karena itu, Marwan menyampaikan bahwa pihaknya akan menempuh langkah hukum lanjutan.

Selain mengajukan banding, pihaknya juga berencana membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI serta melaporkan hal tersebut ke Komisi Yudisial (KY).

“Kami tetap banding, kami akan bawa ke RDP Komisi III, dan juga akan kami laporkan ke Komisi Yudisial untuk mencari keadilan,” ujar Marwan.

Sementara itu, Dedy Yulianto juga menyampaikan keberatannya atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim.

Dia menilai terdapat ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan pihak yang disebut dalam perkara.

“Dalam fakta persidangan, yang disebut menerima dan menggunakan fasilitas itu bukan saya. Ada nama lain yang disebutkan. Ini menurut ini kezoliman,” ujar Dedy.

Ia juga menyebut telah menjalani proses hukum selama beberapa bulan sejak ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya sudah hampir enam bulan menjalani proses ini sejak ditetapkan tersangka pada 5 September,” katanya.

Dedy menegaskan akan terus menempuh upaya hukum untuk mencari keadilan.

“Saya akan terus berupaya mencari keadilan,” ucapnya. (v1/mg2)