Desa Simpang Yul Alami Sinyal Internet dan Telepon Lemah, Warga Terpaksa Berpindah Desa

Dalam pertemuan itu dibahas rencana penambahan tower maupun relay dari tower penguat lain. Upaya ini diharapkan mampu menjangkau wilayah hingga beberapa kilometer, termasuk ke seluruh pelosok dusun. "Mudah-mudahan semuanya bersinergi memperkuat sinyal itu, para penyedia juga bisa memahami, dan melalui penguatan oleh pemerintah," pungkasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangka Barat, Indra Cahaya, mengatakan telah melakukan rapat bersama DPRD dan Pemdes Simpang Yul, membahas terkait susah sinyal. Dalam pertemuan itu turut diundang pihak provider, namun tak datang. Untuk menjelaskan persoalan susah sinyal.

"Intinya harus mengundang orang provider di Simpang Yul. Cuman ada di Pangkalpinang, dijadwalkan rapat kembali nanti," kata Indra Cahaya.

Terkait persoalan blank spot, Indra menyebutkan hal tersebut perlu dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). "Pelaporan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dalam grup komunikasi nasional. Termasuk tindak lanjut yang juga dilakukan melalui grup WhatsApp sebagai salah satu upaya penanganan wilayah blank spot," katanya. (riu)

NEWS ANALYSIS
Eddy Supriadi, Dosen Universitas Pertiba (Uniper)

Negara Belum Hadir di Ruang Digital Desa
PERSOALAN warga Desa Simpang Yul, Bangka Barat, tentang buruknya kualitas jaringan internet yang mungkin terdengar sederhana. Sinyal lemot, akses sulit, dan komunikasi terganggu. Namun ketika kepala desa harus membawa persoalan ini ke DPRD, ada pesan yang lebih besar dari sekadar gangguan teknis negara belum sepenuhnya hadir di ruang hidup digital masyarakat desa.

Di tengah narasi besar transformasi digital, pemerintah sering menampilkan capaian yang impresif. Secara nasional, penetrasi internet Indonesia telah melampaui 80 persen. Jaringan 4G diklaim menjangkau sebagian besar populasi. 

Program digitalisasi layanan publik terus digaungkan. Tetapi angka angka itu terasa jauh dari kenyataan di lapangan, terutama di desa desa seperti Simpang Yul. Bagi warga, internet bukan lagi kebutuhan tambahan.

Sehingga, internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari hari untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, bahkan mengakses layanan pemerintah. Ketika jaringan tidak stabil, yang terganggu bukan hanya sinyal, tetapi juga akses terhadap peluang dan masa depan.

Di titik inilah persoalan menjadi serius. Ketimpangan akses digital bukan sekadar isu teknologi, melainkan persoalan keadilan. Warga desa dipaksa hidup dalam keterbatasan, sementara di kota, internet sudah menjadi infrastruktur dasar seperti listrik dan jalan.

Perbedaan ini, perlahan menciptakan jurang baru bukan lagi sekadar ekonomi. Tetapi jurang digital yang menentukan siapa yang bisa maju dan siapa yang tertinggal. Di sinilah, peran pemerintah daerah seharusnya menjadi kunci. Kepala daerah tidak cukup hanya berbicara tentang digitalisasi atau meluncurkan aplikasi pelayanan publik. Tanpa jaringan yang memadai, semua itu hanya akan menjadi simbol tanpa fungsi. Digitalisasi tanpa infrastruktur adalah janji yang tidak menyentuh realitas. (riu)