Hadapi Penilaian Adipura 2026, Bangka Selatan Perkuat Sinergi Lintas OPD dalam Pengelolaan Sampah

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mulai memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menghadapi penilaian Adipura tahun 2026 yang kini menitikberatkan pada perubahan perilaku masyarakat. 

Pendekatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) didorong sebagai instrumen utama dalam upaya tersebut. Selain itu, penguatan kolaborasi dinilai penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi menegaskan, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi langkah strategis dalam merespons indikator baru penilaian Adipura. KIE disebut sebagai komponen penting yang kini masuk dalam aspek penilaian dan tidak bisa diabaikan. 

Pemerintah daerah mulai menyusun langkah konkret agar seluruh OPD terlibat aktif dalam program tersebut. Upaya ini juga menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam membenahi pengelolaan sampah.

"Koordinasi lintas OPD dalam KIE terkait pengelolaan sampah. Ini menjadi bagian baru dalam penilaian Adipura tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama," ujar Agung Prasetyo, Sabtu (18/4).

Agung Prasetyo Rahmadi menekankan, pengelolaan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, persoalan sampah membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha. 

Tanpa sinergi yang kuat, upaya perbaikan dinilai tidak akan berjalan maksimal. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam meningkatkan capaian pengelolaan sampah. "Penilaian Adipura sekarang menekankan sistem yang terintegrasi dan partisipasi masyarakat, bukan hanya kebersihan semata," jelas Agung Prasetyo Rahmadi.

Pada penilaian Adipura tahun 2025, Kabupaten Bangka Selatan memperoleh nilai 41,16. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai perbaikan. 

Sejumlah langkah strategis pun mulai disusun guna meningkatkan nilai pada tahun berikutnya. Pemerintah menargetkan adanya peningkatan signifikan melalui pembenahan sistem dan partisipasi publik. Berbagai strategi telah disiapkan untuk mendongkrak capaian tersebut, termasuk peningkatan pengelolaan sampah di 16 kategori lokasi penilaian. 

Selain itu, penanganan tempat pembuangan sampah (TPS) liar menjadi fokus utama dalam waktu dekat. Pemerintah juga berupaya memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah agar lebih merata. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan sampah di berbagai titik. "Penanganan TPS liar dan perluasan layanan menjadi prioritas yang akan kita kejar," ungkapnya.

Optimalisasi fasilitas pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari strategi yang disiapkan pemerintah daerah. Fasilitas seperti TPS 3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan bank sampah akan dimaksimalkan perannya. Selain itu, pemerintah mulai mendorong pengembangan teknologi pengolahan alternatif seperti Refuse Derived Fuel (RDF). Inovasi ini diharapkan mampu mengurangi beban timbulan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam aspek KIE, pemerintah daerah akan menyusun strategi komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterlibatan OPD, masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, komunitas, hingga media menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat penyampaian pesan perubahan perilaku secara luas dan efektif. Bahkan, satu kecamatan direncanakan menjadi lokasi percontohan atau pilot project implementasi program KIE.

"Kami akan melibatkan semua pihak dan menyiapkan pilot project sebagai model implementasi," pungkas Agung Prasetyo Rahmadi. (u1)

Gunakan Strategi KIE
KEPALA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, Agung Prasetyo Rahmadi, menegaskan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) sebagai strategi utama dalam mencapai target pengelolaan sampah menyeluruh. "Kami menargetkan pengelolaan sampah 100 persen melalui perubahan perilaku, penguatan tata kelola, dan tanggung jawab bersama," ujar Agung Prasetyo Rahmadi, Sabtu (18/4).

Agung Prasetyo Rahmadi mengungkapkan, pengelolaan sampah yang belum optimal berdampak lanjutan terlihat pada meningkatnya beban pengangkutan serta pengolahan sampah di tingkat daerah. Tantangan ini harus dijawab dengan pendekatan yang lebih sistematis dan menyentuh perilaku masyarakat.