Kabar Pangkalpinang

Pengamat Sebut Kebijakan Pelonggaran Penggunaan Masker Dorong Perbaikan Ekonomi

Jika adaptasi yang diberlakukan saat ini sebagai respon positif atas menurunnya kasus penularan Covid-19 secara nasional.

Editor: Rusaidah
Istimewa/Fitri Ramdhani Harahap
Dosen Sosiologi FISIP UBB Dr Fitri Ramdhani Harahap menanggapi fenomena langkanya gula pasir. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bangka Belitung (UBB) sekaligus Ketua ISI Babel Dr Fitri Ramdhani Harahap menilai jika adaptasi yang diberlakukan saat ini sebagai respon positif atas menurunnya kasus penularan Covid-19 secara nasional.

Dikatakan Fitri, konsep penciptaan perubahan sosial saat ini merupakan upaya untuk melakukan perubahan di dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, pelonggaran pemakaian masker di luar ruangan merupakan upaya untuk merespon perubahan menurunnya risiko penyebaran virus Covid-19.

Respon perubahan ini penting dilakukan agar masyarakat dapat segera mengubah perilaku dan interaksi sosial terkait masa pandemi menuju endemi. Diharapkan perubahan perilaku dan interaksi secara sosial ini dapat mendorong perbaikan ekonomi, sebagai sektor yang paling terdampak.

Ia menuturkan, upaya penciptaan perubahan sosial merupakan analisis dalam teori perubahan sosial yang melihat bahwa upaya penciptaan perubahan dan pelibatan agen perubahan serta pijakan dalam melakukan perubahan yaitu etika perubahan.

Ia menjelaskan, ada tiga konsep penciptaan perubahan sosial terkait pelonggaran pemakaian masker di masa endemi ini, diantaraya kelompok masyarakat harus menjadi bagian penciptaan perubahan bahwa aturan pelonggaran pemakaian masker merupakan perwujudan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kedua, perubahan itu sendiri merupakan bagian dari perubahan perilaku, norma, dan nilai terkait penggunaan masker dan proses transisi dari pendemi ke endemic Covid-19, sedangkan agen perubahan atau pelaku perubahan yang berperan dalam proses penciptaan perubahan sosial, dalam hal ini pemerintah harus menyadari secara pasti tentang perubahan apa yang menjadi tujuan utama, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah strategis guna menciptakan efektivitas dan efesiensi proses penerapan aturan pelonggaran tersebut. (t3)

Sumber: Bangka Pos
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved