Pemkot Pangkalpinang Hapus Denda PBB-P2

Budiyanto menyebutkan, penghapusan denda tersebut bertujuan membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Editor: suhendri
Bangka Pos/Cepi Marlianto
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, Budiyanto. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang memberikan relaksasi berupa penghapusan denda bagi penunggak pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kebijakan ini berlaku pada 9-30 September 2022.

"Penghapusan denda PBB-P2 ini dalam rangka memperingati hari jadi ke-265 Kota Pangkalpinang pada 17 September 2022 mendatang," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Budiyanto, Rabu (14/9/2022).

Sekadar diketahui, batas waktu pembayaran PBB-P2 tahun 2022 di Pangkalpinang pada 8 September.

Hingga kemarin, realisasi penerimaannya Rp11,6 miliar atau baru 72,55 persen dari target perubahan sebesar Rp16 miliar.

Budiyanto menjelaskan, penghapusan denda PBB-P2 berlaku pada semua tahun ketetapan.

Dengan demikian, wajib pajak yang belum membayar PBB-P2 sejak beberapa tahun lalu tidak dikenakan denda. Wajib pajak hanya membayar pokok pajaknya saja.

"Denda yang dihapuskan itu seluruh tahun ketetapan. Masyarakat hanya membayar pokoknya saja dan ini ada periodenya sampai 30 September 2022," ujarnya.

Budiyanto menyebutkan, penghapusan denda tersebut bertujuan membantu meringankan beban masyarakat dalam membayar PBB-P2.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi petugas yang melakukan penagihan kepada wajib pajak, banyak wajib pajak yang memberikan masukan perihal denda sebesar dua persen per bulan yang diterapkan terhadap penunggak PBB-P2.

"Masyarakat sangat menyambut baik dan juga sangat terbantu untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Tentunya hal ini mempermudah masyarakat, ini hasil kerja sama dari bakeuda dengan petugas pengelola PBB-P2, lurah dan camat," tutur Budiyanto.

Lebih lanjut, dia berharap wajib pajak tidak menyia-nyiakan kebijakan penghapusan PBB-P2.

Apalagi, Pemerintah Kota Pangkalpinang telah memberikan kemudahan dalam membayar pajak bumi dan bangunan, antara lain, bisa melalui Indomaret dan Alfamart, e-commerce, pembayaran secara elektronik seperti Tokopedia serta E-Channel, atau pembayaran melalui Bank Sumsel Babel.

"Tentunya program sunset policy ini dinilai sangat efektif untuk membantu meningkatkan penerimaan maupun memperkuat basis data objek dan wajib pajak PBB-P2. Untuk itu, bagi wajib pajak yang masih menunggak PBB-P2 diimbau agar segera melakukan pembayaran PBB-P2 agar nantinya tidak terkena denda sebesar dua persen per bulan," kata Budiyanto. (u1)

Sumber: Bangka Pos
  • Baca Juga
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved