Warga Buka Blokade Pintu Gerbang Kawasan Industri Sadai

SADAI, BABEL NEWS - Setelah lima hari diblokade warga, pintu masuk Kawasan Industri Sadai (KIS), di Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, akhirnya dibuka kembali. Dibukanya pintu masuk tersebut setelah adanya mediasi yang dilakukan pemerintah kecamatan bersama warga setempat. Mediasi turut mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian Polres Bangka Selatan.

Camat Sadai, Felly Husaini Melvin mengatakan, guna membuka akses kawasan industri pihaknya telah melakukan mediasi dengan warga setempat. Alhasil masyarakat mau membuka blokade pintu gerbang KIS yang diblokade sejak Kamis (15/8). 

Pemerintah kecamatan berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat mendapatkan haknya dan tidak menjadi pihak dirugikan dalam permasalahan tersebut. "Namun terkait dengan kewenangan perusahaan itu di luar kendali kami dan kami tidak dapat memastikan," kata Felly Husaini di Sadai, Senin (19/8).

Menurutnya, selama kurun waktu tujuh bulan terakhir dirinya menjadi camat pemerintah kecamatan telah berupaya melakukan penuntutan kepada pihak perusahaan pengembang. Tuntutan itu dilayangkan agar sesegera mungkin mengeluarkan surat pernyataan. Akan tetapi hingga kini surat tersebut belum juga keluar. Padahal pihaknya berupaya agar perusahaan saling mendukung dalam penyelesaian permasalahan uang ganti rugi lahan tersebut.

Oleh sebab itu, Felly meminta supaya masyarakat tidak berpikir negatif dengan pemerintah kecamatan. Pihaknya ingin Kecamatan Tukak Sadai maju dengan adanya investasi yang mulai masuk di KIS. Bahkan ia menyatakan diri siap menerima konsekuensi apabila terlibat dalam permasalahan ini. Dirinya akan berupaya maksimal dan menjadi penyambung lidah antara kepentingan masyarakat dan perusahaan pengembang.

"Saya memohon agar para warga tidak ada yang terprovokasi, kami di sini bersama warga untuk memperjuangkan ini semua," jelas Felly.

Kabag Ops Polres Bangka Selatan, Kompol Jhon Piter Tampubolon berujar, kehadiran aparat kepolisian di lokasi tersebut guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap dalam situasi aman dan kondusif. "Saya berharap masyarakat dapat mempercayakan kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini karena sudah jelas juga kendalanya apa saja," ujar Jhon Piter Tampubolon.

Perwakilan Warga Desa Sadai, Adi mengakui, permasalahan ganti rugi lahan sudah berlangsung sejak delapan tahun terakhir. Sejumlah warga saat ini masih menunggu kejelasan lahannya yang digunakan sebagai pengembangan kawasan industri namun belum terselesaikan. Masyarakat berharap adanya perhatian yang serius dari pemerintah desa terkait penyelesaian permasalahan lahan di KIS.

"Kami mohon agar pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan ini dan memberikan kepastian terkait dengan kapan akan dibayarkan," ucapnya. (u1)