Kanwil DJPb Babel Komitmen Terapkan Layanan Sesuai Standar

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Forum Konsultasi Publik mengenai sosialisasi Security Awarness and Islan of Integrity tahun 2024 di Aula Kanwil DJPB Babel, Kamis (22/8).

Kegiatan yang diikuti berbagai pemangku kepentingan, praktisi, akademisi, media massa dan masyarakat umum ini bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat pemahaman mengenai keamanan siber serta integritas dalam pengelolaan keuangan negara khususnya pelayanan di Kanwil DJPB Babel.

Para peserta yang ikut pada kesempatan ini bisa memberikan atau menyampaikan pandangan dan saran mengenai pelayanan, peraturan baru serta inisiatif yang akan datang. Melalui forum ini, Kanwil DJPB berupaya memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi publik serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

"Forum ini adalah sarana penting bagi kami untuk mendengarkan langsung dari para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai pelayanan yang kami berikan. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan yang kami sediakan memenuhi harapan dan standar yang diinginkan. Masukan yang diterima dari forum ini akan kami kaji dan terapkan secepatnya agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kami," ungkap Kepala Perwakilan Kemenkeu Bangka Belitung sekaligus Kepala Kanwil DJPb Babel Edih Mulyadi.

Edih Mulyadi menyebut, pihaknya berkomitmen terus melakukan inovasi guna mempermudah proses dan meningkatkan akurasi pelayanan.

Adapun beberapa inovasi yang telah dilakukan di antaranya layanan edukasi prioritas (Lada Putih), aplikasi perencanaan dan pengawasan RPD (Perawas), Monitoring Anggaran Belanja Daerah Regional Bangka Belitung (Manggar) dan konsultasi via WA (Kovia).

"Kami menyadari bahwa pelayanan yang cepat dan tepat sangat penting bagi masyarakat sehingga kami akan terus memantau indikator layanan dan menerapkan sanksi atau kompensasi yang diperlukan. Seperti contohnya revisi terkait halaman tiga mengenai dokumen penarikan uang negara, di sini kami berkomitmen memberikan revisi layanan satu hari. Kami siap dikenakan sanksi jika kami gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan dan akan memberikan kompensasi sesuai kebijakan yang berlaku. Dengan begitu, kami dapat memastikan bahwa setiap layanan memenuhi standar yang telah dijanjikan," ucapnya.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa DJPb dapat terus meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan ini DJPb juga melakukan penandatanganan dengan beberapa perwakilan pemangu kebijakan sebagai wujud komitmen dan kerja sama dalam memberikan pelayanan. (t3)