Warga Penerima Bansos Bertambah, Pemkab Bangka Selatan Terus Lakukan Perbaikan Data

TOBOALI, BABEL NEWS - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS di Kabupaten Bangka Selatan, terus bertambah. Selama lima bulan terakhir jumlah DTKS bertambah sebesar 1,01 persen. Penambahan tersebut seiring dengan pembaruan alias updating data yang terus dilakukan rutin setiap bulan. Langkah ini menjadi upaya pemerintah dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Bangka Selatan, Sumindar berujar, selama lima bulan terakhir jumlah masyarakat masuk dalam DTKS terus bertambah. Di mana pada bulan April 2024 lalu terdata sebanyak 32.858 orang masuk daftar DTKS. Sementara pada pertengahan September 2024 jumlahnya bertambah sebanyak 337 orang menjadi 33.195 orang.

"Berdasarkan data yang sudah tercantum di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG-Red) Kabupaten Bangka Selatan bahwa DTKS saat ini berjumlah 33.195 orang," kata Sumindar, Rabu (18/9).

Sumindar memaparkan jumlah DTKS tiap bulannya akan terus mengalami perubahan. Sebab, setiap bulan Dinsos PPPA melakukan verifikasi. Hal ini menjadi bentuk komitmen pemerintah setempat dalam memastikan tepat sasaran program kesejahteraan yang akan diterima masyarakat. 

Menurutnya, DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Agar terdaftar dalam DTKS masyarakat harus memiliki data identitas yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (Capil).

Apakah masuk golongan keluarga miskin, dan diusulkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui desa atau kelurahan. Tidak hanya berisi tentang data kemiskinan ekstrem, DTKS memiliki beberapa komponen yang lebih luas untuk kesejahteraan sosial. Dalam rangka memastikan data yang tercantum dalam DTKS merupakan data yang tepat, dinas telah menginstruksikan seluruh operator desa memperbarui data secara rutin setiap bulannya.

"Jadi untuk proses updating data ini sudah sangat terbuka sekali. Pemerintah Indonesia membuka satu aplikasi cek bansos, kita bisa membantu masyarakat yang selayaknya masuk DTKS," jelas Sumindar.

Di sisi lain sambung dia, masyarakat yang masuk dalam DTKS ini yaitu mereka yang telah ditentukan melalui musyawarah di masing-masing desa atau kelurahan. Dalam DTKS ini biasanya menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik program keluarga harapan (PKH), bantuan sembako, kartu Indonesia pintar (KIP) maupun BPJS gratis. Sebab itu kesempatan memperbarui data setiap bulannya dari Kementerian Sosial (Kemensos) perlu dimanfaatkan sebaik mungkin.

Pihaknya terus memperbaiki data penerima bantuan sosial dengan sejumlah data pembanding lain. Sembari melakukan pencocokan data kependudukan, data kepemilikan aset, musyawarah kelurahan dan desa, serta verifikasi lapangan oleh para petugas pendataan dan pendamping sosial di kelurahan dan desa. 

DTKS juga sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Baik bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masyarakat juga bisa mengajukan permohonan secara mandiri untuk terdata pada DTKS dengan cara melakukan penginputan data melalui aplikasi cek bansos," ucapnya.

Walaupun begitu kata Sumindar, dari DTKS tersebut masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Baik itu bantuan pangan nontunai maupun PKH. Sebab, pemberian bantuan juga didasarkan pada kuota bantuan dari Kemensos. Dipastikan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan telah masuk dalam daftar tunggu untuk bantuan-bantuan selanjutnya.

"Sangat terbatas sehingga pemerintah akan menggunakan jadwal antre, siapa yang nunggunya lebih duluan itu akan dieksekusi dan jumlahnya sangat terbatas sekali. Karena kompetisi seluruh Indonesia," ujar Sumindar. (u1)