BKKBN Gerak Cepat Turunkan Angka Stunting

MENTOK, BABEL NEWS - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bangka Belitung menggelar monitoring dan evaluasi (monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat kabupaten di Graha Aparatur, Kabupaten Bangka Barat, Selasa (22/10).

Mewakili Kepala BKKBN Bangka Belitung Nofianti mengatakan, monev tersebut penting dilakukan, guna mengetahui sejauhmana intervensi lintas sektoral terhadap percepatan penurunan stunting dan langkah-langkah yang dapat dilakukan.

"Hasil Riskesdes 2018 sebanyak 33,2 persen balita stunting di Kabupaten Bangka Barat dengan lokus 10 desa di tiga kecamatan," ujar Nofianti. 

Berdasarkan data SKI tahun 2023 dibandingkan dengan data SSGI tahun 2022, prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat mengalami kenaikan sebesar 0,1 persen. Sedangkan berdasarkan data EPPGBM mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana prevalensi stunting Kabupaten Bangka Barat berdasarkan data EPPGBM per April 2024 sebesar 7,3 persen.

"Beberapa inovasi yang telah dilakukan oleh TPPS Kabupaten Bangka Barat berupa dokter spesialis natak kampung dimana para dokter spesialis anak dan spesialis kandungan didatangkan ke desa untuk bertemu langsung mengatasi permasalahan masyarakat di desa. Ada Bik Cantek yang mengedepankan edukasi, pemeriksaan terpadu dan pemberian surat keterangan sehat bagi calon pengantin," jelasnya. 

"Selain itu, peran CSR mitra dari Bank Sumsel Babel berupa pemberian PMTA selama enam bulan sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 50 baduta stunting yang ada di Kecamatan Simpang Teritip," tambahnya. 

Lebih lanjut Direktur Pasca Sarjana Universitas Anak Bangsa Provinsi Babel Dedek Sutinbuk telah melakukan riset, angka stunting di Kecamatan Simpang Teritip dengan dua desa lokus Desa Simpang Tiga dan Desa Kundi. 

"Kami melakukan pendampingan di tingkat RT, karena jumlah balita lebih terukur. Kami memberikan pelatihan bagi kader-kader posyandu. Kegiatan ini kami beri nama RKDUTA (RT Kawal Baduta). Harapan kami desa-desa yang masih ditetapkan sebagai lokus stunting dapat diterapkan RKDUTA, agar percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bangka Barat dapat tercapai dengan maksimal," jelas Dedek. 

Selain itu Program Manager Bidang Data Pemantauan dan Evaluasi Satgas Stunting Provinsi Bangka Belitung Bianglala menyampaikan, perlu adanya perbaikan indikator yang ada di laporan TPPS.

"Tentunya agar dapat diinput secara lengkap di web monev Bangda, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini diperlukan koordinasi antara TPPS kabupaten, kecamatan hingga desa. Laporan ini yang akan menjadi dasar capaian indikator Perpres 72, Ran Pasti, lima Pilar Stranas yang akan dilaporkan ke TPPS Provinsi," ucap Bianglala. 

Sementara itu Ketua Tim Kerja Hubal AKIE dan Kehumasan Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung Asmira Masnun memberikan masukan kepada TPPS Kabupaten Bangka Barat agar segera melaksanakan rapat koordinasi TPPS Kabupaten Bangka Barat.

"Langkah ini guna menyinergikan program kerja lintas sektoral sehingga langkah-langkah percepatan penurunan stunting yang telah disusun dapat segera direalisasikan sehingga angka prevalensi stunting di Bangka Barat dapat turun di akhir 2024," ungkap Asmira. (*/riz)