Dewan Pertanyakan Kesiapan Alokasi Anggaran PBI BPJS Kesehatan

Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa menyampaikan bahwa langkah ini telah berjalan sejak 1 September 2024 dan bertujuan agar masyarakat tetap mendapat akses layanan kesehatan tanpa terputus.

Mikron mengungkap, komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodir kebutuhan BPJS PBI sepanjang Tahun Anggaran 2025, sebagai respons terhadap sorotan sejumlah fraksi di DPRD Belitung pada rapat paripurna lanjutan pembahasan Raperda RAPBD 2025, Jumat (1/11/2024).

"Keuangan daerah sudah mengakomodir kepesertaan BPJS PBI yang dibiayai oleh APBD Provinsi berstatus Non Aktif menjadi peserta aktif kembali. Untuk Tahun Anggaran 2025 juga Keuangan Daerah siap mengakomodir sesuai dengan yang masyarakat butuhkan," ujar Mikron.

Sebelumnya, pada Kamis (31/10/2024), sejumlah di DPRD Belitung menyoroti beban pembiayaan BPJS PBI yang kini dialihkan ke APBD Kabupaten. 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudi Wirayudha, mendorong Pemkab Belitung untuk merumuskan strategi agar anggaran BPJS PBI dimanfaatkan secara optimal.

Hal senada juga diungkapkan Ivan Haidari dari Fraksi BOS yang menyampaikan kekhawatiran terkait kesiapan keuangan daerah untuk menanggung beban BPJS PBI. Ia menyoroti kasus penonaktifan kepesertaan yang terjadi secara mendadak, yang memicu ketidakpastian terhadap cakupan layanan kesehatan bagi warga. (del)