Dewan Minta Utang BCIF Tanpa Membebani APBD

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Fraksi PDI Perjuangan dan PKB menyoroti masalah penunggakan pembayaran kepada vendor yang terlibat dalam acara Belitung Chinese International Festival (BCIF). 

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda RAPBD Kabupaten Belitung 2025 yang digelar Kamis (31/10).

Kedua fraksi meminta agar pemerintah segera menyelesaikan utang BCIF tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Wahyudi Wirayudha menegaskan, bahwa permasalahan utang BCIF yang masih belum terselesaikan perlu ditindaklanjuti dengan serius.

"Event BCIF yang digelar beberapa bulan lalu mengakibatkan penunggakan pembayaran kepada para vendor. Kami, Fraksi PDI Perjuangan, menekankan agar masalah ini segera dituntaskan, mengingat belum adanya titik temu," ujar Wahyudi.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB Wahyu Affandi, juga menyampaikan pandangannya terkait masalah tersebut. Wahyu mengungkapkan bahwa pihaknya memahami adanya indikasi wanprestasi yang diperkirakan melibatkan utang sekitar Rp500 juta.

Ia berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelesaian masalah ini, terutama karena beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut terlibat dalam kepanitiaan BCIF.

"Kami mengingatkan agar pembiayaan untuk melunasi utang BCIF ini tidak dibebankan pada APBD, karena dapat menciptakan preseden buruk di mana masalah internal panitia menjadi beban keuangan daerah," tegas Wahyu.

PDI Perjuangan dan PKB berharap agar penyelesaian masalah utang BCIF segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah tanpa membebani APBD, sehingga citra baik Kabupaten Belitung tetap terjaga dalam mengelola event. 

Pemerintah Kabupaten Belitung menanggapi isu utang penyelenggaraan Belitung Chinese International Festival (BCIF) yang masih menyisakan tunggakan kepada sejumlah vendor. 

Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa, menyatakan bahwa pemerintah daerah siap memfasilitasi pertemuan antara pihak vendor dan panitia BCIF untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rapat paripurna tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi pada pembahasan Raperda RAPBD 2025, Mikron menjelaskan bahwa ide penyelenggaraan BCIF berasal dari gagasan Pj Bupati terdahulu, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Belitung dan menyatukan berbagai unsur masyarakat melalui kegiatan berskala internasional. 

Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlibat dalam kepanitiaan untuk mendukung kelancaran event tersebut.

"Untuk penyelesaian masalah utang kepada vendor, pemerintah daerah akan memfasilitasi pertemuan yang melibatkan semua pihak terkait. Kami berharap masalah ini dapat segera menemukan solusi yang baik," ujar Mikron. 

Vendor Kumpulkan Bukti Transaksi