APBD Bangka Selatan Tahun 2025 Hanya Capai Rp900 Miliar, DPRD Dorong Pemkab Tingkatkan PAD

TOBOALI, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, mendorong eksekutif untuk menggali potensi yang belum optimal di daerah itu. Langkah tersebut ditargetkan mampu mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. 

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi mengatakan, postur APBD pada tahun 2025 hanya mencapai Rp900 miliar. Dana sebanyak itu 42 persen atau sebesar Rp378 miliar digunakan untuk belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran gaji pegawai. Sementara anggaran 58 persen sisanya atau sebesar Rp522 miliar terdiri dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) telah diperuntukan bagi beberapa alokasi ditetapkan.

"Untuk belanja yang bersifat kegiatan mungkin memang lebih sedikit pada tahun 2025. Karena DAK dan DAU dari pusat itu sudah ditentukan alokasinya," kata Erwin Asmadi, Sabtu (16/11).

Guna menyiasati permasalahan tersebut kata Erwin Asmadi, perlunya pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam meningkatkan PAD. Utamanya dengan menggali potensi pendapatan yang belum optimal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor lainnya. Hal itu penting guna mendukung pembiayaan dalam pembangunan daerah.

Terlebih saat ini anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat, baik itu DAK dan DAU tidak bisa digunakan di luar ketentuan. Anggaran tersebut telah memiliki pos masing-masing guna diperuntukan sebagaimana ketetapan yang telah diatur. 

Baik itu untuk pembayaran gaji pegawai maupun belanja rutin lainnya. Ke depan legislatif terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan DAK yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya.

"Salah satunya kita untuk ke depan tetap menggali potensi PAD agar lebih banyak lagi dibanding tahun-tahun ini. Juga terus dengan pusat agar dapat bantuan DAK," jelas Erwin Asmadi.

Di sisi lain penyusunan APBD tahun 2025 turut diselaraskan dengan program yang hendak dicapai oleh pemerintah pusat dan diturunkan ke daerah. Misalnya, program yang ditetapkan oleh presiden yang masuk ke dalam prioritas nasional. 

Semua tetap menjadi bagian penting dalam penggunaan APBD tahun 2025. Menjamin terpenuhinya jaminan kesehatan masyarakat minimal 80 persen. Penyediaan sarana sekolah untuk siswa baru mulai tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Khususnya program pemberian seragam dan peralatan sekolah bagi peserta didik baru setiap tahunnya. Lalu, dukungan modal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan optimalisasi sektor pertanian pangan dan perkebunan melalui transformasi ekonomi. 

Termasuk peningkatan infrastruktur kewilayahan yang berkeadilan. Terpenting yakni percepatan penurunan prevalensi stunting dengan target capaian di bawah 18 persen tahun 2025 serta percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di bawah 0,1 persen.

"Bagaimana pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, tata kelola pemerintahan serta SDM dan transformasi ekonomi," sebutnya.

Erwin Asmadi mengakui, proses pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2025 telah mencapai kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Kesepakatan tersebut merupakan langkah penting menuju penyusunan rancangan APBD yang akan dibahas dalam beberapa hari ke depan, tepatnya pada 20 November 2024.

"Insya Allah jadwalnya penyampaian RAPBD itu tanggal 20 November 2024. Setelah itu baru kita bahas APBD dilanjutkan pengesahan RAPBD, target bulan ini selesai," pungkas Erwin Asmadi. (u1)

Pembangunan Ekonomi hingga SDM
SEJUMLAH program prioritas akan direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Pembangunan ekonomi daerah hingga peningkatan sumber daya manusia (SDM) menjadi skala prioritas dalam penyusunan APBD.