Pangkalpinang Alokasikan Anggaran Pendidikan di Atas 20 Persen

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang memastikan alokasi anggaran pendidikan tahun 2025 melebihi standar minimal 20 persen sesuai ketentuan undang-undang.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, saat menjadi narasumber kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Senin (25/11/2024), di Sun Hotel Pangkalpinang.

"Hari ini saya menyampaikan bahwa sesuai ketentuan, minimal 20 persen anggaran wajib dialokasikan untuk pendidikan. Namun, pada tahun 2025 nanti, kita pastikan anggaran ini melebihi 20 persen untuk menjamin kualitas pendidikan yang lebih baik," kata Mie Go.

Menurutnya, langkah strategis tersebut ditempuh untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan, terutama jumlah anak yang tidak bersekolah.

Berdasarkan data terbaru, tercatat ada 501 anak tidak sekolah di Kota Pangkalpinang. Angka ini meningkat dibandingkan laporan sebelumnya sebanyak 400 anak.                        

Dalam upaya memetakan permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang melibatkan pekerja sosial masyarakat (PSM) untuk mendata anak-anak yang tidak sekolah.

Data itu dikumpulkan melalui informasi kelurahan dan diverifikasi langsung di lapangan. 

Dilibatkan pula kolaborasi antara dinas pendidikan dan kebudayaan serta dinas komunikasi dan informatika untuk mengolah data secara terintegrasi.

Data ini menjadi acuan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami peduli dengan anak-anak yang putus sekolah karena ini adalah tanggung jawab pemerintah, khususnya di bidang pendidikan," ujar Mie Go.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Erwandy, menyebutkan, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah, yakni faktor ekonomi, keluarga dengan keadaan yang tidak harmonis (broken home), dan kurangnya akses pendidikan.

"Untuk masalah ekonomi, kami intervensi melalui berbagai program beasiswa, seperti KIP, bantuan Baznas, dan tambahan anggaran dari APBD untuk meng-cover sekitar seribuan anak," kata Erwandy.

Bagi anak-anak dari keluarga broken home, lanjut dia, pemerintah melibatkan psikolog dan pihak terkait untuk memberikan solusi yang lebih menyeluruh.

Adapun untuk wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, program beasiswa pendidikan dan intervensi tambahan menjadi prioritas utama.

"Kami memetakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi agar langkah-langkah yang diambil tepat sasaran," ujar Erwandy.