Pj Wali Kota Pangkalpinang: Takkan Ada Pemotongan TPP ASN

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama menegaskan tidak akan ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun gaji tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Penegasan itu disampaikan Budi menyusul adanya isu pemotongan TPP dan gaji tenaga honorer untuk menambah anggaran pilkada ulang di Pangkalpinang. Isu ini beredar di media sosial.

Budi mengaku banyak pesan yang masuk melalui WhatsApp-nya terkait kabar tersebut.

Menurutnya, informasi itu muncul seiring dengan pembicaraan mengenai defisit anggaran yang dialami Kota Pangkalpinang. 

"Saya tegaskan bahwa isu mengenai pemotongan TPP ASN dan gaji honorer itu tidak benar. Saya maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah menyatakan hal tersebut," kata Budi, Senin (2/12/2024).

Ia menyatakan bahwa kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kalau kita potong TPP atau gaji honorer, bagaimana kesejahteraan pegawai kita? Ini berdampak pada daya beli mereka,” ujar Budi.

“Sampai Desember ini, kami akan melakukan penghematan belanja yang tidak mendesak, dan berharap ada sisa lebih (Silpa) untuk membantu mengurangi defisit di tahun depan," lanjutnya. 

Budi menegaskan, dirinya tidak akan menandatangani kebijakan apa pun yang memuat pemotongan TPP ASN atau gaji tenaga honorer.

Menurutnya, efisiensi belanja bisa dilakukan tanpa mengorbankan hak pegawai.

"Kalau sampai ada kebijakan pemotongan, saya pastikan tidak akan saya tanda tangani. Kegiatan kita tidak hilang, tetapi kita kurangi sesuai kebutuhan. Kami akan tagging kegiatan prioritas untuk tahun 2025 nanti," tutur Budi.

Belum dibahas

Terkait rencana pelaksanaan pilkada ulang di Pangkalpinang, Budi menyebutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). 

Karena itu, menurut dia, isu pemotongan TPP dan gaji tenaga honorer untuk menambah anggaran pilkada ulang terlalu jauh dari kenyataan.

"Pembahasan soal anggaran, apalagi sampai menyentuh hak pegawai, belum ada sama sekali ke arah sana," kata Budi.