614 Guru Honorer Jadi PPPK, Pemkab Bangka Selatan Optimalkan Kesejahteraan

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, mengklaim hampir 75 persen guru honorer mendapatkan kesejahteraan lebih layak. Hal tersebut setelah guru honorer direkrut menjadi guru dengan status aparatur sipil negara (ASN) kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hingga kini cakupan peningkatan kesejahteraan guru honorer melalui rekrutmen PPPK terus dioptimalkan agar kesejahteraan guru honorer meningkat.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Elfan Rulyadi mengungkapkan setidaknya sebanyak 614 orang guru honorer telah direkrut menjadi guru PPPK sejak tiga tahun terakhir. Artinya, sudah sebesar 75 persen guru honorer di daerah itu telah mendapatkan kesejahteraan lebih layak dari pada sebelumnya. 

Oleh sebab itu, beberapa tahun ke depan pemerintah setempat akan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. "Jadi guru honorer yang sudah berhasil diangkat menjadi PPPK kurang lebih sudah mencapai 75 persen," kata Elfan Rulyadi, Sabtu (7/12).

Elfan Rulyadi merinci sebanyak 614 orang guru honorer yang direkrut menjadi PPPK telah berlangsung sejak tahun 2022 hingga tahun 2024 ini. Misalnya pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berhasil menjadikan sebanyak 170 guru honorer menjadi PPPK. Kemudian pada tahun 2023 terdapat sebanyak 102 guru honorer berubah status menjadi guru PPPK. Lalu, pada awal tahun 2024 sebanyak 342 guru honorer dilantik menjadi PPPK.

Sementara pada tahun anggaran 2024 ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan penambahan guru honorer sebanyak 582 formasi. Alokasi diajukan tersebut guna memenuhi kebutuhan guru melalui rekrutmen PPPK. 

Baik karena pensiun maupun meninggal dunia, akan tetapi hanya disetujui sebanyak 97 formasi. Di mana tahapan rekrutmen dibuka selama dua tahap, dengan pendaftar tahap pertama sebanyak 56 orang pelamar. Mereka dijadwalkan akan mulai mengikuti seleksi kompetensi pada pekan depan, mulai tanggal 12-19 Desember 2024.

"Kalau sampai sekarang termasuk untuk 97 formasi PPPK, jumlah guru honorer masih sekitar 600-an orang," papar Elfan Rulyadi.

Isu kesejahteraan guru honorer lanjut dia, telah menjadi isu nasional dan menjadi perhatian pemerintah. Melalui kebijakan pengangkatan guru honorer menjadi guru PPPK memberikan kepastian status kerja bagi para guru. Khususnya yang selama ini bekerja dengan honor yang tidak menentu, serta menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pendidikan.

"Kesejahteraan guru ini terus menjadi isu setiap tahunnya. Kami berharap memang kesejahteraan guru itu yang tercapai," ungkapnya.

Elfan Rulyadi menambahkan, guna memenuhi kebutuhan guru pihaknya hanya mengandalkan keberadaan guru honorer. Oleh sebab itu, pemerintah setempat berharap sebanyak 600 orang lebih guru yang berstatus honorer dapat direkrut menjadi PPPK. Guru PPPK bisa menjadi solusi mengatasi masalah guru honorer, mengingat kompleksnya masalah guru honorer.

"Pastinya kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Karena merupakan kebijakan pemerintah pusat, untuk mencukupi kebutuhan guru kami tetap pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS-Red)," kata Elfan Rulyadi. (u1)

Tunggu Juknis Kenaikan Gaji dan Tunjangan 
PEMERINTAH Kabupaten Bangka Selatan, menyambut positif wacana kebijakan kenaikan gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) dan honorer mulai tahun 2025. Diketahui gaji guru ASN baik itu berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan naik sebesar satu kali gaji pokok. Sementara, gaji guru non-ASN yang telah lulus pendidikan profesi guru (PPG) akan menerima kenaikan sebesar Rp2 juta.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Selatan, Elfan Rulyadi mengaku jika wacana tunjangan gaji guru naik akan berdampak positif bagi siswa dan para guru. Meskipun demikian, pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait pengimplementasian kebijakan tersebut di daerah. Termasuk mekanisme penganggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ataupun menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Untuk petunjuk teknis (Juknis-Red) kami memang belum menerima dari pemerintah pusat. Secara penganggaran juga kami belum menganggarkan di dalam penganggaran dinas pendidikan," kata Elfan Rulyadi, Sabtu (7/12).

Elfan Rulyadi membeberkan kenaikan gaji guru berstatus ASN maupun honorer telah menjadi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau disebut quick win yang diusung oleh Presiden, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di mana program tersebut akan dilaksanakan selama lima tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran mulai tahun 2025-2029 mendatang. Oleh sebab itu, sejumlah program prioritas termasuk menaikan gaji tenaga pendidik akan dioptimalkan dilakukan oleh pemerintah pusat.