Pemkab Belitung Tindak Tegas Pejabat Bermasalah

MANGGAR, BABEL NEWS - Penjabat (Pj) Bupati Belitung Mikron Antariksa menekankan pentingnya mitigasi dan langkah konkret dalam upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Belitung. 

Dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia), Mikron menjelaskan, bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pencegahan melalui perbaikan sistem dan budaya kerja.  

"Kami sudah memulai mitigasi sejak awal, baik di tingkat dinas maupun pada level individu. Jika ada kesalahan kecil, segera diperbaiki. Mitigasi risiko ini penting untuk mencegah korupsi berkembang lebih jauh," ujar Mikron usai peringatan Hakordia di Gedung Ishak Zainuddin, Senin (9/12).  

Ia mengungkapkan, bahwa salah satu langkah konkret yang diambil adalah tindakan terhadap pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran. Contohnya, seorang kepala OPD yang diduga terlibat tindak pidana korupsi telah diturunkan dua tingkat dari jabatannya setelah melalui evaluasi dan koordinasi dengan instansi terkait.  

"Tidak ada tindakan hukum karena masalah ini bisa diselesaikan secara internal. Tapi ini menunjukkan komitmen kami bahwa kesalahan sekecil apa pun tetap ada konsekuensinya," tegas Mikron.  

Mikron juga menyoroti pentingnya membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Ia telah mengarahkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi. Sosialisasi dan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi bagian dari strategi untuk memastikan pemerintahan yang bersih dan transparan.  

"Komunikasi adalah kunci. Jika ada hal yang salah, segera dibicarakan untuk menemukan solusi terbaik. Hal-hal seperti ini mencegah masalah kecil berkembang menjadi besar," katanya.  

Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU). Kerja sama dengan kejaksaan dan kepolisian tengah dijajaki untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan dan bebas dari kebocoran.  

Mikron menilai bahwa komitmen terhadap integritas harus dimulai dari hal kecil dan dilakukan secara konsisten. Menurutnya, kesalahan di masa sekarang harus diminimalisir agar tidak menjadi hambatan di masa depan.  

"Kita lebih memilih mencegah daripada langsung mengeksekusi. Pencegahan memberikan ruang bagi perbaikan dan pembelajaran, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujarnya.  

Ia berharap langkah-langkah yang dilakukan saat ini dapat terus berkelanjutan hingga pergantian kepemimpinan mendatang. Dengan konsistensi dan komitmen bersama, Mikron optimistis Belitung dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan bebas korupsi.

Inspektorat Kabupaten Belitung menegaskan komitmennya dalam mencegah penyimpangan, terutama tindak korupsi melalui upaya pembinaan dan pengawasan yang intensif. Inspektur Belitung, Paryanta, menyatakan bahwa fungsi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) kini tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga mencakup pembinaan dan penjaminan pelaksanaan aturan.  

"Kami lebih fokus pada upaya preventif. Jika terdeteksi adanya gejala penyimpangan, kami segera memberikan arahan dan pembinaan agar potensi tersebut dapat dicegah," ujar Paryanta.

Inspektorat juga memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan berdasarkan data dan fakta lapangan melalui proses evaluasi mendalam. Sanksi terhadap pelanggaran diserahkan kepada pimpinan yang berwenang, seperti Bupati, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan. Hal ini juga telah dibuktikan dalam penanganan kasus kepala OPD yang menyalahgunakan wewenang.

Menurut Paryanta, Inspektorat juga membuka ruang konsultasi bagi instansi pemerintah yang membutuhkan pendampingan dalam memahami atau menjalankan aturan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan akibat interpretasi yang tidak jelas terhadap kebijakan yang ada.