Ada Tagihan Dianggap Mahal, Pemkot Pangkalpinang Evaluasi Dokumen PBB-P2

PANGKALPINANG, BABELNEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah dokumen terkait pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), termasuk berkas yang dikembalikan karena tagihan PBB-P2 dianggap mahal dan data ganda.

Beberapa berkas tagihan PBB-P2 yang dinilai mahal sedang direkonsiliasi oleh tim untuk memastikan apakah nilai tanah sesuai dengan tagihan. 

Demikian disampaikan Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama kepada awak media, Selasa (10/12/2024).

“Kami juga menyisir data ganda, misalnya jika ada satu objek pajak yang terdaftar atas nama yang sama dua kali, akan kami kembalikan ke data yang benar," kata Budi.

Dia menambahkan, proses validasi ini diharapkan selesai pada Desember 2024 agar administrasi terkait PBB-P2 bisa berjalan optimal mulai Januari 2025. 

Program bebas denda diperpanjang

Pada kesempatan yang sama, Budi juga mengimbau wajib pajak di Pangkalpinang yang menunggak PBB-P2 agar memanfaatkan program bebas denda PBB-P2.

Program yang diperpanjang hingga 20 Desember 2024 ini memberi peluang bagi wajib pajak untuk melunasi kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan tanpa dikenakan denda.

"Kesempatan ini jangan sampai dilewatkan. Kami harap masyarakat benar-benar memanfaatkan momentum ini dengan baik," kata Budi.

"Kami berharap masyarakat segera memanfaatkan kesempatan ini. Program ini adalah momen penting untuk melunasi kewajiban pajak tanpa beban tambahan," ujarnya.

Ia pun menekankan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan Pangkalpinang.

Dana pajak yang terkumpul digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang menjadi kebutuhan bersama.

Karena itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang terus mendorong warga untuk mengecek tagihan PBB-P2 melalui tautan resmi cekpbb.pangkalpinangkota.go.id dan menyelesaikan pembayaran sebelum 20 Desember 2024.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menghindari sanksi administrasi, tetapi juga turut berkontribusi pada pembangunan kota.

Ringankan beban masyarakat