Kabar Belitung

Penjaga Pintu Laut Belitung Optimalisasi Pajak Daerah

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama pemda dan kejaksaan dalam upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah. 

Editor: Rusaidah
Posbelitung.co/Dede Suhendar
Pertemuan Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa dan Kajari Belitung Bagus Nur Jakfar bersama para stakeholder penjaga pintu masuk jalur laut di Hotel BW Suite pada Senin (23/12). 

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa dan Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Bagus Nur Jakfar bersama jajaran menggelar pertemuan dengan para stakeholder penjaga pintu masuk jalur laut di Hotel BW Suite pada Senin (23/12). 

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama pemda dan kejaksaan dalam upaya optimalisasi pendapatan pajak daerah. 

Para stakeholder penjaga pintu laut seperti KSOP, Pelindo, Dishub maupun ASDP diajak berkerja sama untuk memantau arus barang keluar yang berpotensi terhadap pendapatan pajak. 

"Jadi saya mengorkestrasi dari keseluruhan user penjaga pintu laut untuk bersama-sama menjaga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah untuk Belitung," ujar Kajari Belitung Bagus Nur Jakfar kepada posbelitung.co.

Selanjutnya, Kajari Belitung juga akan mengundang stakeholder penjaga pintu udara dan KPP Pratama untuk bersinergi bersama. 

Menurutnya, dari upaya penataan ulang yang dilakukan, diharapkan tidak ada lagi barang yang keluar dari Belitung tidak terkena pajak. 

"Kebetulan saya ditunjuk Pj Bupati untuk pengotimalan PAD. Tugas saya mengorkestrasi semua stakehokder yang ada untuk bekerja sama," katanya. 

Bagus menambahkan pihaknya tidak akan mengganggu aturan yang berlaku di stakeholder masing-masing. Sebab, tim yang dibentuk nantinya hanya berfokus pada pendapatan pajak baik itu daerah, provinsi maupun pusat. 

"Jadi seluruh komoditi dan lain yang mempunyai kewajiban pajak, itu wajib membayar pajak," katanya. 

Sementara itu, Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa menambahkan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya. 

Sebelumnya, ia secara resmi telah meminta bantuan dan menyerahkan data realisasi pajak sarang burung walet kepada Kajari. Tujuannya untuk dilakukan optimalisasi peningkatan pajak yang disinyalir terjadi penggelapan. 

"Kami mengakui belum optimal dalam penagihan pajak sehingga kami menjalin kerja sama dengan kejaksaan," katanya. 

Ia mengatakan untuk tahap awal memang berfokus pada pajak sarang burung walet. Tapi ke depan, tidak menutup kemungkinan membahas potensi pajak lainnya seperti ikan. 

"Karena Dana Bagi Hasil (DBH) yang kita terima menurun. Satu di antara indikatornya pembayaran pajak," kata Mikron. 

Dirinya berharap seluruh stakeholder dapat memberikan dukungan penuh kepada pemda dan kejaksaan. Sebab, pajak termasuk sumber pendapatan untuk peningkatan pembangunan.

"Nanti akan ada pertemuan lanjutan yang bermuara pada komitmen bersama," katanya. (dol)

Sumber: Bangka Pos
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Medium

    Large

    Larger

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved