Pj Bupati, Ketua DPRD Belitung dan Pertamina Sidak Pangkalan Gas Elpiji 3 Kg

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Rombongan Penjabat (Pj) Bupati Belitung Mikron Antariksa, Ketua DPRD Vina Cristyn Ferani serta perwakilan Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa pangkalan LPG 3 kilogram (Kg) pada Senin (20/1). 

Sidak dilakukan menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait kelangkaan dan penjualan gas melon di atas HET. 

Selama sidak, rombongan mengecek jumlah pasokan dan ketersediaan tabung di beberapa pangkalan. 

"Masalah ini sudah masuk RDP di DPRD dan tentu saja menjadi perhatian kami. Hari ini kami turun ke lapangan langsung, melihat situasi dan kondisi," ujar Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa kepada posbelitung.co.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari Pertamina, pasokan LPG 3 Kg masih normal dan tidak terjadi kendala apapun. Tetapi, pada faktanya di lapangan gas tersebut dijual di atas HET. 

Bahkan, terdapat tiga pangkalan yang sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) dari Pertamina. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kejari Belitung akan memanggil 293 pangkalan pekan ini," kata Mikron. 

Menurutnya, jika ditemukan indikasi pelanggaran aturan, maka akan langsung ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sebab, jika tidak diberikan sanksi pidana, masalah tersebut akan terus terulang. 

"Nanti apabila ditemukan adanya kenakalan, akan langsung ditindak dan diproses," katanya. 

Ketua DPRD Kabupaten Belitung Vina Cristyn Ferani ikut turun lapangan sidak di beberapa pangkalan LPG 3 Kg bersama rombongan Pj Bupati Belitung dan Pertamina pada Senin (20/1). 

Vina menyampaikan pihaknya sering menerima laporan masyarakat terkait penjualan LPG 3 Kg di atas HET. 

Bahkan pekan lalu, DPRD sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) membahas masalah tersebut. 

"Ini bukan kejadian pertama kali, RDP masalah HET LPG 3 Kg. Memang sudah berulang kali terjadi," kata Vina. 

Ia meminta kepada Pertamina agar lebih memperketat masalah pendistribusian LPG 3 Kg khususnya di wilayah Kabupaten Belitung. Bahkan Pertamina harus memberikan punishment kepada pangkalan gas agar tidak mengulangi kesalahannya. Sebab, masyarakat miskin berhak mendapat subsidi LPG 3 Kg sesuai aturan berlaku. 

"Saya setuju harus ada punishment untuk memberikan efek jera sehingga pangkalan yang nakal ini tidak mengulangi kesalahannya," kata Vina. 

Ia tak menampik, oknum tidak bertanggung jawab akan selalu memanfaatkan kondisi tersebut jika diberikan hukuman. 

Di sisi lain, kata Vina, DPRD juga sudah berkoordinasi dengan Kejari Belitung sebagai tindaklanjut hasil RDP tersebut. 

"Kami berharap kepada pangkalan tetap menjual sesuai HET dan jangan bermain-main dengan produk bersubsidi," kata Vina. (dol)