Sekda Kota Pangkalpinang Harap Keuangan Daerah Membaik di 2026

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Mie Go berharap kondisi keuangan daerah makin membaik pada 2026 sehingga defisit anggaran dapat dihindari.

Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Pangkalpinang diharapkan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung realisasi program pembangunan yang direncanakan.

"Kita tentu berharap di tahun 2026 tidak ada lagi defisit, dan OPD yang berwenang dalam pendapatan daerah dapat terus meningkatkan penerimaan agar pembangunan berjalan maksimal," kata Mie Go dalam sambutannya saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah (musrenbang RKPD) di Kecamatan Gerunggang, Selasa (18/2/2025). 

Musyawarah tersebut sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2026.

"Dengan kondisi efisiensi anggaran yang kita hadapi, kita tetap dapat menjalankan musrenbang ini karena sangat penting sebagai forum untuk mendapatkan masukan dari masyarakat," ujar Miego.

Dia menuturkan, musrenbang RKPD menjadi wadah penting bagi pemerintah untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan serta menerima masukan dari masyarakat.

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyusun program pembangunan yang menyentuh kebutuhan prioritas warga.

Melalui musrenbang tersebut, kata Mie Go, masyarakat yang diwakili oleh RT dan RW dapat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka, seperti infrastruktur, banjir, hingga kawasan kumuh.

Pemerintah pun dapat mengidentifikasi skala prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

"RT dan RW adalah pihak yang paling mengetahui kondisi warganya. Oleh karena itu, kita libatkan mereka dalam perencanaan pembangunan 2026 agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tutur Mie Go.

Namun, lanjut dia, setiap usulan yang masuk melalui musrenbang akan dikaji lebih lanjut untuk menentukan prioritas pembangunan, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah.

"Kita harus membuat skala prioritas, memilih mana yang benar-benar penting dan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak serta perbaikan lingkungan sekitar," ujarnya. (t2)