Kasus Kekerasan pada Perempuan di Pangkalpinang Berpotensi Lebih Tinggi

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pangkalpinang menjadi perhatian kalangan akademisi.

Dosen Psikologi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Wahyu Kurniawan, Rabu (26/2/2025), mengatakan, angka yang tercatat tersebut berpotensi lebih tinggi dari data resmi.

Menurut Wahyu, banyak perempuan enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialami, baik karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, maupun minimnya pemahaman mengenai hak-hak mereka.

Sekadar diketahui, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pangkalpinang meningkat signifikan pada tahun 2024.

Kasus kekerasan terhadap perempuan didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pangkalpinang, pada 2024 tercatat ada 114 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Angka ini juah melonjak dibandingkan 89 kasus selama tahun 2023.

"Kekerasan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga verbal, ekonomi, hingga seksual. Di tengah kondisi ekonomi Bangka Belitung yang mengalami perlambatan, angka kekerasan berpotensi meningkat. Salah satu faktor utama penyebab kekerasan adalah ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga," kata Wahyu kepada Bangka Pos.

Ia menambahkan, dalam kondisi ekonomi yang sulit, stres, dan tekanan hidup dapat memicu konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada tindakan kekerasan.

Selain itu, budaya patriarki yang masih mengakar juga turut menjadi faktor pemicu.

"Sering kali, laki-laki yang menjadi pencari nafkah utama merasa memiliki kendali penuh atas keluarga. Budaya ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus melayani dan patuh. Sebaliknya, ketika perempuan bekerja dan suami tidak memiliki pekerjaan, konflik juga bisa muncul karena laki-laki merasa kehilangan martabatnya," tutur Wahyu.

Selain faktor ekonomi dan budaya, tingkat pendidikan yang rendah juga berkontribusi terhadap tingginya angka kekerasan.

Wahyu menilai bahwa banyak orang tua, terutama ayah, masih menggunakan pola asuh yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

"Banyak yang masih menganggap kekerasan sebagai cara mendidik dan mendisiplinkan anak atau istri. Padahal, kekerasan justru berdampak buruk pada kesehatan mental dan emosional korban," ujarnya.

Menurut Wahyu, berbagai upaya yang melibatkan banyak pihak perlu dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pertama, meningkatkan ekonomi kreatif. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi agar tidak terjadi ketergantungan finansial yang memicu konflik rumah tangga.

Kedua, edukasi parenting, yakni memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pola asuh yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Ketiga, kesetaraan gender. Sosialisasi mengenai kesetaraan gender perlu dilakukan agar perempuan tidak lagi dianggap sebagai pihak yang harus tunduk dalam rumah tangga.

Keempat, penguatan fungsi keluarga, yakni meningkatkan peran keluarga dalam membangun komunikasi yang sehat dan mendukung satu sama lain.

Kelima, peran lingkungan sekitar. Masyarakat sekitar harus aktif dalam mencegah kekerasan domestik, termasuk dengan memberikan pendampingan bagi korban.

Keenam, edukasi tentang kekerasan. Perempuan dan anak perlu diberikan pemahaman tentang jenis-jenis kekerasan serta langkah yang harus diambil jika mengalami atau menyaksikan tindakan tersebut.

"Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kesadaran kolektif harus dibangun agar lingkungan kita bisa lebih aman bagi perempuan dan anak. Jika kita membiarkan kekerasan terus terjadi, maka dampaknya akan makin luas, tidak hanya bagi korban, tetapi juga generasi mendatang," tutur Wahyu. (t2)