Wacana Pemotongan TPP ASN Pemprov Babel, Eddy Iskandar: Masih Pembahasan

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar memastikan, wacana pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) masih dalam tahap pembahasan. "Semuanya masih dalam pembahasan, kita sepakati antara banggar DPRD dengan TAPD," ujar Eddy Iskandar, Kamis (24/4).

Eddy Iskandar pun tak menampik wacana pemotongan TPP muncul, usai Pemprov Bangka Belitung mengalami defisit hingga Rp271 miliar. "Pendapatan kita kan tidak tercapai target kira-kira Rp271 miliar, kita akan lihat potensi apa lagi yang bisa digunakan untuk mencukupi pendapatan itu. Kalau memang setelah kita bahas tetap tidak tercukupi, maka ada beberapa hal yang harus kita kurangi dari pembelanjaan, apakah belanja rutin, apakah belanja berkaitan dengan tambahan penghasilan, atau kegiatan yang kita anggap tidak urgen kita tunda," jelasnya.

Namun, adanya kenaikan royalti timah dengan tarif progresif 3-10 persen, diungkapkan Eddy Iskandar membawa angin segar bagi Provinsi Bangka Belitung. "Arahnya belum tahu, kalau kita hitung setelah penambahan royalti perkiraan penambahan berapa dan potensi lain berapa, baru kita bisa melihat apa yang harus dikurangi dan disesuaikan belanjanya," ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih terus dilakukan berbagai pembahasan. Hal ini diungkapkan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Belitung, Ferry Afrianto saat dikonfirmasi terkait TPP ASN, Kamis (24/4).

"Masih berlanjut pembahasannya di badan anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah," ujar Ferry Afrianto.

Diketahui saat ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, sedang mengalami defisit hingga Rp271 miliar. "Terkait defisit akan kita teliti satu per satu terkait dengan pendapatan, artinya kita akan lihat pendapatan mana yang berkurang dan akan menjadi antisipasi kita akan tidak semakin besar defisit kita di 2025," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya mengatakan, daya beli dan ekonomi yang menurun, membutuhkan kerja ekstra dari seluruh pihak dan kolaborasi yang kuat di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.

"Artinya target-target yang kita sepakati, oleh Pemprov Bangka Belitung tidak tercapai. Padahal DPRD sudah menargetkan tapi tidak tercapai, ini juga butuh evaluasi juga oleh gubernur. Ini menunjukkan kinerja SKPD tersebut tidak baik-baik saja, kita akui ekonomi kita tidak baik-baik saja. Tetapi kalau tidak punya solusi yang inovatif dan kreatif, apa gunanya dipertahankan," jelas Didit Srigusjaya. 

Sebelumnya, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menyambut baik, adanya royalti timah yang mengalami kenaikan progresif tiga hingga 10 persen. "Untuk royalti timah kalau naik, berarti tambahan penghasilan pegawai (TPP) aman yah," ujar Hidayat Arsani, Senin (21/4).

Selain itu pihaknya juga akan terus mendorong, penerapan kebijakan penggratisan bea mutasi kendaraan dari luar Provinsi. "Semua kita mau bebaskan pajak bea balik nama. Kita mau kerja sama dengan Polda, kalau sudah sekian yang masuk artinya tahun depan bisa kita pungut. Supaya bisa merangsang pembayaran pajak, bisa kita dengan pemutihan. Pemutihan ini jangan tiga bulan, tapi kalau bisa setahun," ungkapnya. (riz)