Kabupaten Bangka Tengah Defisit Rp12,2 Miliar, Efrianda: Transfer Pusat dan PAD Kurang

KOBA, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami defisit anggaran tahun 2025 sebesar Rp12,2 miliar. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, Selasa (10/6).

Ia mengatakan, karena APBD perubahan mengalami defisit maka Pemkab Bangka Tengah akan melakukan penyesuaian belanja dengan kondisi tersebut. "Memang itu yang harus kita hadapi, itu yang harus kita selesaikan sama-sama dengan yang terhormat DRPD Bangka Tengah, kita cari solusinya seperti apa," kata Efrianda.

Efrianda yakin dan berharap Pemkab Bangka Tengah akan mendapatkan solusi menghadapi kondisi defisit anggaran pada tahun 2025. Satu di antaranya, Pemkab Bangka Tengah akan memilih progam dan kegiatan yang prioritas serta mendesak sembari pemerintahan terus berjalan.

"Sisa enam bulan ini apakah ada kegiatan yang sudah tidak relevan lagi, nah, itu akan kita coret, kira-kira seperti itu lah, kita sesuaikan," katanya.

Efrianda mengaku, keadaan keuangan Pemkab Bangka Tengah memang sedang tidak mumpuni karena berkurangnya transfer pusat dan pendapatan asli daerah.

Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan, awalnya diprediksi Silpa tahun 2024 dapat menutupi defisit sebelumnya, tapi ternyata kenyataan masih belum cukup atau tidak tercapai. "Prediksi PAD juga tidak tercapai sepertinya, sehingga kami harus melakukan penyesuaian kembali dengan angka Rp12,2 miliar," katanya.

Guna menutupi defisit, Batianus mengimbau Pemkab Bangka Tengah meninjau lagi potensi-potensi pendapatan terlebih dahulu sebelum memangkas belanja daerah. "Melihat dulu, pendapatan mulai dari pajak kendaraan, lalu dana bagi hasil yang lainnya, termasuk royalti timah 10 persen, kami akan bahas itu dulu," jelasnya.

Menurutnya, jika pendapatan tersebut mampu menutupi defisit anggaran kegiatan dan program pada APBD tahun 2025 tidak perlu dipangkas lagi. "Yakinlah, kami tidak akan memangkas kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," katanya.

Batianus berjanji, DPRD Bangka Tengah akan berjuang sekuat tenaga agar kegiatan dan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tidak dipangkas. "Sepakat kita hanya akan mengurangi volume kegiatan. Kami akan memperjuangkan, karena pada intinya tujuan pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat," ujarnya. (w6)