TAG
defisit
-
Siasati Proyeksi Defisit Anggaran Tahun 2026, Pemkab Bangka Tengah Janji Tak Potong TPP ASN
Pemkab Bangka Tengah memastikan tidak ingin memotong anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) para aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya.
Selasa, 28 Oktober 2025 -
2026, APBD Bangka Selatan Defisit Rp35 M, DPRD Pastikan Pembangunan Tetap Berjalan
DPRD Kabupaten Bangka Selatan resmi menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026.
Rabu, 15 Oktober 2025 -
DPRD Bangka Tengah Minta Efisiensi Anggaran Pemeliharaan OPD
Batianus menyebutkan, pihaknya bersama pemerintah daerah menyepakati adanya efisiensi untuk menyiasati potensi defisit anggaran di tahun 2026.
Selasa, 14 Oktober 2025 -
DPRD Bangka Tengah Sahkan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS 2026, Defisit APBD 2026 Diestimasi Rp61 M
DPRD Bangka Tengah mengesahkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2026.
Senin, 13 Oktober 2025 -
Markus Sampaikan Rancangan RAPBD 2026, Bangka Barat Defisit Rp21,95 Miliar
Bupati Bangka Barat, Markus menyampaikan secara resmi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.
Minggu, 28 September 2025 -
Atasi Defisit Anggaran di Pemkab Bangka Barat, TPP PNS Dipotong hingga 65 Persen
Tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kerja Pemkab Bangka Barat, bakal dipotong.
Kamis, 28 Agustus 2025 -
Kabupaten Bangka Tengah Defisit Rp12,2 Miliar, Efrianda: Transfer Pusat dan PAD Kurang
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mengalami defisit anggaran tahun 2025 sebesar Rp12,2 miliar.
Rabu, 11 Juni 2025 -
Bangka Tengah Defisit Rp46,8 Miliar di Tahun 2025, Era Ajak Munculkan Investasi
DPRD Bangka Tengah menggelar rapat paripurna propemperda dan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2025.
Selasa, 12 November 2024 -
Kondisi Keuangan Pemkab Bangka Alami Defisit, TPP ASN Terancam Tak Dibayar
TPP Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka terancam tidak dibayarkan hingga akhir tahun 2024.
Selasa, 20 Agustus 2024