Bangka Tengah Defisit Rp46,8 Miliar di Tahun 2025, Era Ajak Munculkan Investasi

KOBA, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Tengah menggelar rapat paripurna propemperda dan penandatanganan nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bangka Tengah, Senin (11/11). 

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangka Tengah, Era Susanto mengatakan, pada tahun 2024 pemerintah daerah sudah mengusulkan dan menyampaikan propemperda skala prioritas bersama DPRD. Era berharap, sebanyak 11 raperda inisiatif ini dapat dibahas sebaik-baiknya.

"Rinciannya ada 8 propemperda biasa dan 3 propemperda kumulatif terbuka, yang merupakan langkah penting mendorong kemajuan Bangka Tengah, khususnya dalam sudut pandang regulasi," kata Era Susanto.

Kemudian, terkait nota kesepakatan bersama terhadap KUA-PPAS APBD Bangka Tengah tahun anggaran 2025, estimasi pendapatan daerah disepakati Rp943,1 miliar dan belanja daerah Rp998 miliar. "Kemudian, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp10 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp2 miliar," jelasnya.

Menurutnya, berdasarkan uraian rencana pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka perhitungan APBD tahun anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp54,8 miliar. "Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, defisit kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 hanya dapat ditutupi dari pembiayaan netto sebesar Rp8 miliar dan masih kurang pembiayaan anggaran Rp46,8 miliar," katanya.

Sehingga diakuinya, sisa yang kurang Rp46,8 miliar harus ditutup dengan cara menambah sumber pendapatan, menambah sumber pembiayaan dan melakukan rasionalisasi belanja. 

Era Susanto mengatakan, program prioritas di tahun 2025 harus mengedepankan kepentingan masyarakat. Selama ini Pemkab Bangka Tengah sering berbicara tentang APBD tetapi selalu defisit.

APBD Bangka Tengah tahun 2025 yang defisit tersebut diharapkannya bisa dikurangi sehingga lebih maksimal mengakomodir kepentingan masyarakat dan daerah.

Ia menambahkan, pajak dan retribusi merupakan satu di antara tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. "Kalau PAD mau besar, makanya munculkan investasi. Kalau hanya mengandalkan (hal) rutin saja, ya PAD tidak gede-gede," katanya. (w6)

DPRD Pangkas Perjalanan Dinas
KETUA DPRD Bangka Tengah, Batianus mengatakan, legislatif akan melakukan rasionalisasi dengan cara mengurangi belanja. Beriringan dengan rasionalisasi tersebut, DPRD Bateng telah menambah anggaran biaya sertifikasi tenaga pengajar PAUD menjadi Rp600 ribu per bulan.

"Itu (biaya sertifikasi) masih dibahas belum final. Rencana kami tambahkan sekitar Rp1-2 miliar yang sebelumnya dibantu provinsi tapi sampai 2024 tidak lagi membantu," katanya, Senin (11/11).

Kemudian, anggaran tenaga honorer di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah juga masuk dalam pembahasan KUA PPAS yang mengalami defisit puluhan miliar. Tenaga honorer di Pemkab Bateng tidak semuanya direkrut menjadi PPPK atau ASN sehingga masih tersisa ribuan orang.

Namun, Pemkab dan DPRD Bateng tetap menganggarkan gaji tenaga honorer ke dalam rencana belanja di tahun 2025 karena para pegawai tersebut tidak diberhentikan. "Defisit ini akan kami rasionalisasi dipembahasan RAPBD. Kami bahas dan rasionalisasi sampai defisitnya menjadi nol," jelasnya.

Ia mengakui, target pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2024 dinilai tidak memungkinkan lagi ditingkatkan guna menutupi defisit anggaran di tahun 2025. Sehingga solusi yang bisa ditawarkan oleh legislatif kepada pemerintah daerah guna mengurangi defisit adalah dengan cara mengurangi belanja.

"Dari pemeliharaan, semuanya dikurangi sedikit-sedikit, termasuk perjalanan dinas. Dikurangi bukan dihabiskan," katanya. (w6)