Pemerintah Kota Pangkalpinang Mulai Gulirkan Bantuan 25 Ton Beras

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pangan dan Pertanian (Dispaper) mulai menyalurkan bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah daerah, Senin (6/10/2025).

Bantuan pangan tersebut diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM), menekan laju inflasi, dan memperkuat ketahanan pangan. 

Total ada 25 ton beras yang disiapkan untuk disalurkan kepada 2.500 KPM di 42 kelurahan di Pangkalpinang.

Beras itu merupakan cadangan beras Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tersimpan di gudang Bulog.

Adapun penyaluran dijadwalkan dilakukan pada 6-10 Oktober 2025.

Kepala Dispaper Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Samri, menyebutkan, penyaluran bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan pangan masyarakat di tengah dinamika harga beras nasional.

"Beras cadangan pangan pemerintah daerah ini kita keluarkan untuk masyarakat Kota Pangkalpinang sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan. Total yang kita salurkan sekitar 25 ton untuk 2.500 keluarga, masing-masing mendapatkan 10 kilogram," kata Samri, Senin (6/10/2025).

Berdasarkan data Dispaper Kota Pangkalpinang, jumlah KPM di Kecamatan Bukit Intan tercatat 400 KPM, Rangkui 400 KPM, Pangkalbalam 350 KPM, Girimaya 300 KPM, Taman Sari 300 KPM, Gabek 350 KPM, dan Gerunggang 400 KPM. 

Pendistribusian untuk KPM di Kecamatan Bukit Intan dan Rangkui dijadwalkan pada 6 Oktober 2025, Kecamatan Pangkalbalam dan Girimaya pada 7 Oktober 2025, Kecamatan Taman Sari dan Gabek pada 8 Oktober 2025, dan Kecamatan Gerunggang pada 10 Oktober 2025.

"Seluruh penyaluran dilakukan di kantor kecamatan (masing-masing) agar lebih tertib dan mudah dijangkau warga. Kami juga memastikan kualitas beras dalam kondisi baik karena berasal dari cadangan pangan pemerintah yang dititipkan di Bulog," tutur Samri.

Ia menambahkan, beras yang dibagikan bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) tahun anggaran 2025 yang pengelolaannya telah mendapat persetujuan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang.

"Beras ini disimpan di Bulog, dan ketika waktunya tiba serta kondisi dinilai membutuhkan, maka pemerintah kota bisa mengeluarkannya untuk disalurkan kepada masyarakat," ujar Samri. 

Lebih lanjut, Samri menyebutkan, program bantuan pangan dari APBD tersebut hanya dilakukan satu kali dalam setahun, namun pemerintah daerah tetap memantau perkembangan harga pangan dan kondisi ekonomi masyarakat. (t2)