Rabu, 8 April 2026

Berita Pangkalpinang

Tokoh Umat Babel Tolak BoP, Rasyid Ridho: Bukan Solusi Damai yang Adil

Para habib, ustaz, dan tokoh umat Bangka Belitung menyatakan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian

Editor: suhendri
Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy
AUDIENSI DENGAN DPRD - Tokoh umat Bangka Belitung beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Edi Nasapta, Kamis (5/3/2026), di ruang kerja Ketua DPRD Provinsi Babel. Dalam audiensi ini, mereka menyatakan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dan menyerukan pembebasan Palestina. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Para habib, ustaz, dan tokoh umat Bangka Belitung menyatakan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian dan menyerukan pembebasan Palestina.

Hal itu mereka sampaikan saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Babel, Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Edi Nasapta, Kamis (5/3/2026).

Melansir Kompas.tv, Board of Piece dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjaga stabilitas keamanan di Gaza. Namun, desakan agar Indonesia keluar dari BoP ini menguat menyusul serangan militer Amerika Serikat-Israel ke Iran pada akhir Februari 2026. 

Seruan itu datang dari sejumlah anggota parlemen hingga organisasi kemasyarakatan lintas agama yang menilai keanggotaan Indonesia di BoP berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Babel, Ustaz Rasyid Ridho, mengatakan, pihaknya memandang BoP bukan solusi damai yang adil, melainkan instrumen intervensi asing dan bentuk penjajahan gaya baru yang berpotensi mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza. 

“Perdamaian tanpa keadilan dan tanpa pengakhiran penjajahan adalah ilusi yang menyesatkan," ujar Rasyid Ridho.

Karena itu, pihaknya mendesak Indonesia untuk segera keluar dari BoP. Langkah ini, lanjut Rasyid Ridho, sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan komitmen konstitusional untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di dunia.

"Keanggotaan dalam BoP dipandang sebagai keberpihakan terhadap kepentingan penjajah dan bertentangan dengan dukungan rakyat Indonesia terhadap perjuangan pembebasan Palestina," kata Rasyid Ridho

Pihaknya juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar tidak mengirimkan Tentara Nasional Indonesia ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat.

Presiden Republik Indonesia juga diharapkan segera memutuskan semua hubungan, termasuk hubungan dagang yang tidak setara antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pada kesempatan yang sama, Rasyid Ridho juga meminta ormas Islam yang mendukung keanggotaan Indonesia dalam BoP agar menarik dukungan tersebut dan mengeluarkan pernyataan baru yang mendesak pemerintah untuk keluar dari BoP. 

Sementara itu, Didit Srigusjaya mengatakan, dalam audiensi itu para ulama menyampaikan aspirasi terkait dengan BoP hingga penolakan pengiriman pasukan TNI ke Palestina di bawah komando Amerika Serikat.

Didit menyebut aspirasi para ulama tersebut akan diteruskan ke pemerintah pusat. 

"Ada beberapa tadi sudah dibaca, tugas kami meneruskan. Karena mengapa? Ini kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung," katanya. 

"Tetap kami sampaikan aspirasi-aspirasi para ulama dan habaib, ada beberapa poin, insyaallah akan kami antar langsung kepada DPR RI dan ke Sekretariat Negara," ujar Didit. 

Cederai prinsip bebas aktif

Sumber: Bangka Pos
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved