Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Algafry Rahman Minta Peningkatan Layanan Publik

KOBA, BABEL NEWS - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026 di Lapangan Upacara Kantor Bupati Bangka Tengah, Senin (27/4). Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman selaku inspektur upacara dan dihadiri oleh unsur Forkopimda serta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman menyampaikan, peringatan ini harus dijadikan momentum untuk meningkatkan pelayanan serta menghadirkan kemudahan kepada publik secara luas."Bagi kami bahwa otonomi daerah ini adalah bagian daripada perjuangan untuk kemudahan bagi masyarakat. Jadi bagaimana kita memperpendek rentan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan tadinya di pusat, kita lakukan bisa di daerah," ujar Algafry Rahman.

Pihaknya juga akan mendorong pengurangan kemandirian fiskal, sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). "Harapannya, nanti kita tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat," sebutnya.

Ia memastikan akan memprioritaskan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah guna mendukung program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan dan swasembada energi. "Kemudian yang tidak kalah penting perintah Mendagri kita harus menekankan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran. Reformasi birokrasi diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik," ujarnya. 

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Batianus berharap agar peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026, menjadi titik balik upaya peningkatan kemandirian daerah. "Tentu kami berharap sebetulnya dengan adanya otonomi daerah, kemandirian daerah itu bisa terus meningkat. Tetapi tentu tidak dengan melupakan sinergi antara pusat dan daerah," ujar Batianus.

Menurutnya, usaha meningkatkan kemandirian daerah ini harus segera dilakukan untuk mengurangi adanya ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat. "Karena kita tahu, sekarang kita hanya berharap pendapatan asli daerah dari hal-hal mungkin retribusi yang begitu kecil. Sedangkan pembiayaan APBD itu sangat besar, tentu kurang ideal," sebutnya.

Ia menambahkan, dalam hal ini pemerintah daerah diwajibkan agar mencari sumber-sumber pendapatan baru, namun juga tidak membebani masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah. "Ya, memang kami tentu mendorong, pemerintah daerah itu agar menciptakan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Tentu kita, kita pahami bahwa kita daerah penambangan yang mana hasil penambangan itu langsung ditarik ke pusat, kewenangan pusat. Jadi bagaimana harus kita cari solusinya," tambahnya. (w4)