DPRD Belitung Timur Minta Pabrik Stabilkan Harga TBS Sawit

MANGGAR, BABEL NEWS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur meminta manajemen pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di wilayahnya untuk segera mengambil langkah dalam membantu menstabilkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) di tingkat petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk melindungi perekonomian para petani mandiri yang belakangan terpukul oleh penurunan harga beli secara mendadak di sejumlah PKS lokal.

Anggota Komisi II DPRD Belitung Timur, Aprialdi B. M. Simbolon atau akrab disapa Aldi menjelaskan, pihak perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur tidak boleh memanfaatkan situasi transisi kebijakan dari pusat untuk menekan harga beli secara sepihak. "Perusahaan kelapa sawit di Belitung Timur kami harapkan dapat membantu menstabilkan harga TBS masyarakat," ujar Aldi, Kamis (28/5).

Aldi mengatakan, beban yang ditanggung oleh petani mandiri saat ini sudah sangat berat dengan harga pupuk nonsubsidi yang melambung tinggi. "Saat ini petani juga menghadapi beban biaya pupuk yang tinggi, sehingga penurunan harga TBS tentu sangat berdampak," ucapnya.

Aldi mengingatkan, kelapa sawit merupakan penyambung hidup sebagian besar masyarakat Belitung Timur. Karena itu, anjloknya harga TBS secara berlarut-larut dipastikan akan memicu efek domino terhadap lesunya daya beli masyarakat di daerah.

"Kalau pendapatan dari sawit berkurang drastis, perputaran juga pasti ikut sepi. Intinya perusahaan jangan mau untung sendiri," ungkapnya.

Melalui desakan ini, DPRD Belitung Timur berharap kerja sama yang baik antara pihak perusahaan dan petani dapat segera terwujud kembali demi menjaga stabilitas ekonomi daerah. 

Sekadar informasi, pemerintah sendiri telah menetapkan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu mulai berlaku dari 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Adapun rencana implementasi penuh baru akan berjalan pada 1 Januari 2027. (z1)