Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Bangka Belitung Jadi Puluhan Juta Tuai Kecaman, Simak Fakta-faktanya

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman juga enggan berkomentar saat ditanyakan pertimbangan menyetujui kenaikan tunjangan para wakil rakyat itu.

Apalagi usulan kenaikan disampaikan dan disetujui di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

Erzaldi menyarankan untuk mengkonfirmasi hal ini kepada Sekretaris Daerah Bangka Belitung.

"Tolong ke pak Sekda ya," kata Erzaldi dalam pesan singkat WhatsApp yang diterima bangkapos.com.

Sekretaris Daerah Bangka Belitung, Naziarto saat dihubungi pun menyarankan agar mengkonfirmasikan kepada pihak DPRD Bangka Belitung.

"Langsung ke Pak Amri wakil ketua saja atau ke pak Sekwan Haris. Mereka yang lebih tahu filosofis," kata Naziarto.

Kenaikan tunjangan ini rupanya bermula dari usulan anggota DPRD Bangka Belitung pada bulan Januari 2021 kepada Gubernur Provinsi Bangka Belitung Erzaldi Rosman.

Usulan disampaikan dalam pertemuan bersama seluruh anggota DPRD Senin (18/1/2021) di Rumah Dinas Gubernur.

Saat itu, Plt Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Amri Cahyadi (sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Babel) mengatakan, pihaknya mengusulkan perhitungan kembali tunjangan perumahan kepada Gubernur.

"Anggota dewan menyampaikan aspirasi, salah satu itemnya, berharap kepada pak gub menurunkan tim, untuk melakukan perhitungan kembali. Besaran tunjangan perumahan yang sekarang DPRD dapatkan. Kalau lah masih kemungkinan ditingkatkan kami DPRD berharap dapat ditinjau ulang,"jelas Amri kepada wartawan, Selasa (19/1/2021) silam.

Dimintai tanggapannya kembali, Wakil Ketua DPRD Babel Amri Cahyadi menjelaskan terkait kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi tersbuet.

Dia mengakui kenaikan tunjangan menjadi puluhan juta itu mulai diterima pada bulan April 2021 lalu.

"Pergub itu diterbitkan bulan Maret lalu, jadi bukan baru-baru ini, yang pasti menurut kami pergub ini dikeluarkan dalam rangka mengatur besaran tunjangan transportasi untuk menunjang kinerja anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya," kata Amri saat dihubungi bangkapos.com, Rabu (11/8/2021).

Menurut dia, penentuan besaran tunjangan ini sudah melalui proses yang panjang oleh Tim Penilai Independen dan dikaji pada awal 2020 sebelum pandemi Covid-19.

"Kalau tidak salah, ukuran yang dilakukan tim penilai itu adalah inflasi daerah dan diseimbangkan dengan daerah provinsi lain di Sumatera, seperti kita ketahui di Sumatera, Bangka Belitung ini inflasi yang tinggi kalau dibandingkan provinsi lainnya, kalau tidak salah, tunjangan yang ditetap pergub itu lebih kecil dibandingkan daerah lain di Sumatera," jelas Amri.

Menurut dia, hasil penilain tim tersebut tentu mempertimbangkan kemampuan daerah.

"Tidak mungkin kita sama Sumatera Selatan, angka ini di bawah Sumatera Selatan dan Riau, karena disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan inflasi daerah," kata Amri.

Dia menambahkan, tunjangan perumahan sendiri tidak dialokasikan untuk keperluan mengontrak rumah.

Menruutnya, tunjangan perumahan ini juga bisa digunakan para wakil rakyat untuk menunjang kinerja.

"Memang kalau dilihat dari angka memang besar sehingga menimbulkan reaksi publik, namun sesungguhnya, bukan berarti ini membela, bahwa memang pendapatan anggota dewan tidak bisa dibandingkan oleh PNS atau pekerja sektor lainnya, kami pejabat publik yang dipilih oleh masyarakat secara langsung yang memiliki kewajiban kepada partai dan masyarakat," kata Amri.

Politikus PPP ini membantah jika seluruh gaji pokok dan tunjangan itu selurunya untuk kepentingan pribadi.

Kata dia, penghasilanya sebagai anggota DPRD Bangka Belitung juga untuk membantu masyarakat.

"Walaupun kelihatan besar, bila dihitung persentase, kami pimpinan dan anggota DPRD, itu paling 30-40 persen yang masuk ke kantong dewan dan keluarga anggota DPRD. Sementara 60 - 70 persen itulah untuk partai, membantu dan masyarakat. Apalagi di tengah pandemi ini, Alhamdulilah bisa untuk membantu itu" kata Amri.

Dia tak memungkiri dalam membantu masyarakat memang ada anggaran dana operasional pimpinan DPRD sejumlah Rp6 Juta per bulan.

Tetapi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini tentu tak cukup mengakomodir untuk membantu masyarakat.

"Banyak juga masyarakat yang datang ke rumah kita atau ke kantor, kita tidak dilengkapi dengan belanja proposal, jadi seluruh pendapat itu lah untuk membantu masyarakat yang diajukan," kata Amri.

Menyikapi sorotan publik mengenai tunjangan transportasi dan perumahan ini, Amri Cahyadi membuka diri untuk menerima masukan dari berbagai kalangan mengenai hal ini.

"Kami jujur sangat terbuka dan mengapresiasi seluruh masukan dari berbagai elemen yang masuk, pastinya ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan dalam kondisi ini. InsyaAllah besok kami akan rapat pimpinan DPRD menyikapi ini," kata Amri. (bangkapos.com / Riki Pratama / Cici Nasya Nita )