BPS Ajak Pemerintah Manfaatkan Data untuk Pembangunan Berkelanjutan

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak pemerintah daerah memanfaatkan data yang akurat dan terkini dalam merumuskan kebijakan pembangunan. 

Langkah ini dianggap penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berbasis pada data yang valid, bukan hanya intuisi atau keinginan semata.

"Data ini penting, bahwa semua kebijakan harus berbasis data bukan lagi intiusi atau kemauan. Kita BPS juga berupaya menyajikan data yang akurat," ujar Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Haryanto, Jumat (18/10).

Menurutnya, pemerintahan baru juga harus menjadikan data sebagai landasan dalam membuat kebijakan yang tepat.

"Sebaiknya pemerintah baru membuat kebijakan harus memakai data. Bagaimana membuat kebijakan kalau tidak memiliki data," ucapnya.
Ia menegaskan, bahwa potensi yang ada di tingkat desa, seperti jumlah penduduk, potensi pertanian, pendapatan desa, serta sumber daya alam dan manusia, perlu dikelola dengan baik. 

Untuk itu pihak BPS terus melakukan pembinaan terhadap desa-desa agar mampu menghasilkan data yang benar dan berkualitas.

"Kita membina bagaimana kualitas data statistik ini berkualitas. Kita menyajjkan mulai dari meta data atau informasi data yang dikumpulkan mulai dari desa, kabupagen hingga provinsi," ujar Toto.

Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung Sugito juga menyampaikan bahwa penggunaan data dalam pemerintahan sudah menjadi keharusan. 

Dia menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan tidak boleh tergantung pada pergantian pemerintahan, tetapi harus berdasarkan data yang akurat.

"Pada pemerintahan siapapun, pembangunan itu harus berkelanjutan. Dengan adanya pemerintahan baru, kita harus menyajikan data yang akurat agar kebijakan pembangunan terus berlanjut mulai dari skala mikro di desa, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional," ungkap Sugito.

Menurutnya, data yang disajikan tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ditingkat lokal, tetapi juga akan berdampak pada kebijakan di tingkat nasional. Dengan data yang terkini, diharapkan kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sugito juga mengajak setiap desa untuk mulai menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis data. Menurutnya, perencanaan desa seharusnya tidak lagi didasarkan pada keinginan atau kepentingan elit, tetapi berdasarkan data potensi desa yang kemudian dimusyawarahkan bersama.

"Perdebatan di desa bukan berdasarkan kemauan individu, tetapi harus mengacu pada data yang ada, sehingga kita bisa menetapkan skala prioritas apa yang harus dikerjakan bersama," tambah Sugito. (t3)