Pemprov Bangka Belitung Tunda Uji Coba Makan Bergizi Gratis

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunda jadwal uji coba pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayahnya. Diketahui dari jadwal sebelumnya, seharusnya program uji coba makan bergizi gratis akan dilakukan di SMKN 5 Kota Pangkalpinang pada Kamis (5/12).

Kepala Dinas Pendidikan Bangka Belitung, Ervawi membenarkan adanya pengunduran jadwal pelaksanaan uji program makan bergizi gratis ini. "Mohon berkenan, arahan Pak Gubernur kegiatan simulasi makan siang bergizi di SMKN 5 Kota Pangkalpinang pada kamis 12 Desember pukul 11.00 WIB," ujar Ervawi, Jum'at (6/12). 

Diketahui, merujuk pada jadwal Pj Gubernur Bangka Belitung, Sugito memang saat ini sedang berada di luar Provinsi Bangka Belitung. Diketahui, Sugito berada di Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti rapat. 

Selain itu, pada hari ini Sugito juga dijadwalkan, menghadiri acara rapat umum pemegang saham luar biasa Bank Sumsel Babel di Provinsi Sumatera Selatan. "Menyesuaikan jadwal Pj Gubernur saja," ucapnya.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung, Aksan Visyawan menekankan perencanaan yang matang terkait realisasi dari program makan bergizi gratis. Pihaknya menilai harus ada improvement atau perbaikan dan inovasi terhadap program makan bergizi gratis yang merupakan program baru yang akan dilaksanakan di Indonesia.

"Karena generasi Z pun bawa ke suatu teknologi itu, dimulai dengan trial dan percobaan. Nah ini menurut saya sih enggak ada masalah asal direncanakan dengan baik, uang itu dari mana, mengenai perbaikan-perbaikan itu nanti kan bisa dilakukan," ujar Aksan Visyawan. 

Pihaknya juga menyoroti terkait anggaran yang digunakan untuk merealisasikan program tersebut. Aksan Visyawan mengatakan, anggaran untuk program makan bergizi gratis, perlu menjadi tanggung jawab bersama mengingat saat ini keuangan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sedang tidak baik-baik saja.

"Saya lihat kondisi Provinsi Bangka Belitung sekarang ini untuk APBD harus dibantu agar lebih leluasa, untuk bekerja secara normal perlu bantuan dana dari pusat. Apalagi bawa program baru, apa lagi penjajakan ini juga harus dibantu," ungkapnya. (riz)