Klaim BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Mencapai Rp672 Miliar di Tahun 2024

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang mencatat sepanjang tahun 2024 total belanja atau klaim kesehatan di Bangka Belitung mencapai Rp672 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Aswalmi Gusmita mengungkapkan, total belanja atau klaim ini tercatat mengalami defisit dibandingkan iuran yang diterima BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang yang hanya sebesar Rp634 miliar pada tahun 2024.

Dia menegaskan, pentingnya kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran demi keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Untuk pengeluaran per bulan sepanjang tahun kemarin mencapai Rp56 miliar. Dan memang kalau angka sekarang ini defisit, namun ini bisa kita tutupi dengan dana cadangan yang sebelumnya. Untuk itu kita mengingatkan masyarakat yang mengalami tunggakan iuran agar bisa melunasi atau mengikuti program cicilan karena kepatuhan masyarakat membayar iuran ini menentukan keberlangsungan program dari JKN," ujar Aswalmi Gusmita yang kerap disapa Mita kepada awak media, Rabu (19/3).

Mita menyampaikan, dari total klaim yang dibayarkan, tindakan operasi caesar menjadi pembayaran tertinggi yang diberikan ke fasilitas kesehatan. Persentase persalinan melalui operasi caesar di Bangka Belitung mencapai 40 persen, jauh di atas standar WHO yang hanya 15 persen.

Selain operasi caesar, klaim tertinggi lainnya diikuti oleh beberapa layanan penyakit seperti jantung, diabetes, gagal ginjal dan beberapa tindakan kemoterapi.

"Pembayaran klaim yang banyak itu terjadi operasi caesar ibu melahirkan. Kita melihat secara provinsi ini sudah di atas standar WHO yakni di atas 15 persen sedangkan di kita mencapai 40 persen sehingga nanti kami akan serius melihat ini," ungkap Mita.

Dalam meminimalisir pembiayaan tindakan operasi ini, Mita menyebut, pihaknya juga akan memperketat atau melakukan verifikasi status pasien yang melakukan operasi apakah memiliki indikasi medis atau tidak.

"Kami nanti akan secara serius melihat ini, mengedukasi masyarakat bahwa yang dijamin itu hanyalah operasi caesar dengan indikasi medis jika tidak dengan indikasi medis maka tidak dijamin JKN, sehingga kami berharap yang tidak memiliki indikasi bisa bersalin secara normal, namun kalau memang berisiko tentu FKTP akan merujuk," terangnya.

Diakuinya, tingkat keaktifan peserta JKN di Babel sudah diangka 80 persen dan setiap daerah sudah dinyatakan UHC. Hanya saja, kesadaran masyarakat membayar iuran JKN, khususnya kelas mandiri masih menjadi PR atau tantangan.

"Kalau saya lihat untuk pembayaran iuran saat ini memang dari angka tunggakan ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi total tunggakan tahun sebelumnya ini mencapai Rp180 miliar sekarang ini sudah lebih atau sebanyak Rp193,8 miliar. Kami berharap masyarakat yang tidak mampu bayar lunas ini bisa mengikuti program cicilan melalui program Rehab, bagaimana nanti menyelesaikannya kita juga bantu cari solusi," ucapnya.

Dia menuturkan, program perlindungan ini bisa dirasakan manfaatkannya dan berlanjut jika keterlibatan dan kepatuhan peserta membayar iuran JKN.

"Program JKN ini banyak membantu orang, jangan sampai pelaku kita yang tidak patuh dalam pembayaran maka ini bisa mengancam program ini. Kita terus edukasi, kalau semua menjadi peserta JKN aktif dan membayar iuran seharusnya tidak ada istilah penerimaan lebih kecil atau defisit BPJS kesehatan," tuturnya. (t3)