Dukung Program Wajib Belajar 13 Tahun di Bangka Barat, Markus Minta Akses Merata

MENTOK, BABEL NEWS - Bupati Bangka Barat, Markus meminta akses pendidikan di wilayahnya dapat merata. Hal ini disampaikannya saat membuka rapat koordinasi program wajib belajar 13 tahun dan penanganan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Bangka Barat, Kamis (12/6) pagi.

Diketahui, program wajib belajar 13 tahun akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026.  Program ini merupakan perluasan dari program wajib belajar sebelumnya, yang mencakup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Tujuan dari program ini, memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan minimal selama 13 tahun, termasuk satu tahun pendidikan prasekolah. 

Markus mengatakan, satu tahun prasekolah bukan sekadar masa pengenalan belajar, melainkan pondasi krusial bagi perkembangan kognitif sosial dan emosional anak. Diakuinya, intervensi pendidikan pada usia dini ( PAUD) memiliki dampak jangka panjang terhadap setiap persiapan belajar, partisipasi pendidikan dan bahkan produktivitas ekonomi di masa depan. 

"Kita perlu menjamin kualitas pendidikan PAUD aksesnya merata di daerah terpencil serta kurikulum yang relevan dan kontekstual," ujar Markus.

Menurutnya, kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan satu tahun prasekolah sebagai langkah strategis. "Sehingga patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak, baik dari kalangan akademik, praktisi maupun masyarakat luas," jelasnya.

Markus juga menyoroti isu anak tidak sekolah (ATS). Menurutnya, bukan hanya data statistik semata, tapi kesenjangan struktural yang harus ditangani secara sistemik penyebabnya utamanya. "Apa penyebab utama anak tidak sekolah? Mencakup ekonomi, akses geografis, ketimpangan gender hingga trauma sosial dan konflik keluarga," katanya. 

Ia mengharapkan, dengan program wajib belajar tidak cukup sekedar memperluas kuota atau membangun infrastruktur fisik. "Tetapi perlu pendekatan yang bersifat inklusif berbasis data dan berorientasi kepada kebutuhan anak," katanya.

Markus menekankan, penanganan ATS harus dimulai dengan pemetaan yang presisi. "Siapa mereka? Mengapa mereka tidak bersekolah? Apa hambatan yang mendasar? Apakah disebabkan tidak ada biaya atau faktor lain seperti lokasi, inseminasi dan lain-lain," jelasnya.

"Saya berharap kepada semua pihak baik dinas terkait, camat, lurah dan kepala desa, organisasi mitra dan para orang tua untuk terus berkolaborasi menjaga hak anak usia dini, agar bisa tumbuh berkembang secara holistik untuk menuju masa depan mereka yang lebih baik," tambahnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Bangka Barat, Henky Wibawa mengatakan, wajib belajar 13 tahun adalah program pendidikan yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. 

"Program ini merupakan bagian dari Asta Cita yang mengutamakan pembangunan sumber daya manusia. Wajib belajar 13 tahun ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mempersiapkan anak-anak Indonesia untuk menghadapi tantangan di masa depan," kata Henky Wibawa.

Ia menegaskan, visi besar program ini untuk mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama pada Asta Cita ke-4. "Yakni pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan di bidang pendidikan, sains, teknologi, kesehatan, olahraga, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas," ujarnya. (riu)