Berita Pangkalpinang

Pj Wali Kota Pangkalpinang Tekankan Pentingnya Komunikasi Internal

Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan efektif antarjajaran pemerintah.

Editor: suhendri
Bangka Pos/Andini Dwi Hasanah
COFFEE MORNING - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang M Unu Ibnudin memimpin kegiatan coffee morning bersama sekda, para asisten, dan pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Rabu (16/7/2025), di Balai Betason, ruang OR, kantor Wali Kota Pangkalpinang. 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Penjabat Wali Kota Pangkalpinang, M Unu Ibnudin, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan efektif antarjajaran pemerintah.

Ia sendiri menilai selama ini komunikasi internal masih minim sehingga kerap terjadi ketidaksinkronan antara aduan masyarakat dengan informasi dari perangkat daerah.

"Kalau saya berkunjung ke kelurahan atau dinas-dinas, rasanya terlalu formal. Tetapi kalau duduk santai sambil ngopi, biasanya komunikasi lebih cair, unek-unek bisa disampaikan. Itu yang kita butuhkan," kata Unu dalam acara coffee morning di Balai Betason, ruang OR, kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (16/7/2025).

Acara tersebut digelar dalam rangka membangun koordinasi dan percepatan pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang

Kepada wartawan, Unu menyebutkan, dirinya sering menerima aduan masyarakat langsung melalui pesan WhatsApp terkait persoalan seperti sampah, lampu jalan, dan fasilitas umum lainnya. 

Padahal, menurutnya, hal-hal tersebut seharusnya dapat segera direspons oleh lurah, camat, atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tanpa harus sampai ke tingkat kepala daerah.

"Kalau hal kecil saja tidak bisa diselesaikan di tingkat bawah, berarti ada yang tidak berjalan. Harusnya permasalahan bisa ditangani langsung di lapangan, jangan tunggu saya turun tangan dulu," tutur Unu.

Ia berharap para pejabat di lapangan, khususnya lurah, camat, dan kepala OPD, dapat lebih proaktif dan cepat merespons setiap permasalahan yang muncul.

“Kalau masih banyak aduan langsung ke saya, itu artinya sistem belum berjalan dengan baik,” ucap Unu.

“RT, RW, lurah, camat, kepala OPD harus bisa selesaikan hal-hal teknis. Kepala daerah itu tugasnya membuat arah kebijakan, dan kalau lewat saya koordinasinya jadi lama kan," lanjutnya.

Ia menambahkan, jika semua pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara maksimal, pelayanan publik akan lebih efisien dan keluhan masyarakat dapat diminimalkan sejak awal.

"Saya ini sudah enam bulan bertugas. Sudah waktunya dievaluasi. Kalau masih banyak masalah kecil yang tidak terselesaikan di bawah, itu menjadi catatan serius bagi kita semua," ujar Unu. (t2)

Sumber: Bangka Pos
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved