2026, Dana Desa Bangka Barat Berkurang Rp8 Miliar

MENTOK, BABEL NEWS - Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospemdes) Bangka Barat mencatat, pada tahun 2026, dana desa untuk Bangka Barat mengalami penurunan dari Rp56 miliar menjadi Rp48 miliar atau berkurang sekitar Rp8 miliar. Hal ini disampaikan Kepala Dinsospemdes Bangka Barat, Achmad Nursyandi, Selasa (18/11).

"Dengan pengurangan ini, kami sudah berkoordinasi dengan para kades. Saat penyusunan kegiatan, rata-rata setiap desa mengalami pengurangan hampir Rp 100 juta," jelas Achmad Nursyandi.

Achmad Nursyandi meminta kepada para kades, agar berupaya mengoptimalkan sumber daya lain yang bersifat resmi untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Misalnya melalui dana dari pihak ketiga yang tidak mengikat. Dengan adanya dukungan dana tersebut, perekonomian desa dapat semakin terbantu.

"Beberapa desa juga memiliki pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes. Nominalnya memang belum maksimal, sehingga Dinsospemdes terus melakukan pembinaan. Agar BUMDes dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan dampak lebih besar bagi pembangunan desa," harapnya.

Ia mengakui, hingga saat ini realisasi dana desa di Kabupaten Bangka Barat, telah mencapai Rp42 miliar dari total Rp56 miliar atau sekitar 75 persen. Saat ini, proses pencairan tahap berikutnya masih berlangsung dan tengah diajukan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI melalui Kantor Wilayah Babel.

"Perkiraan kami, target realisasi harus 100 persen karena desa membutuhkan anggaran untuk mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa," ujar Achmad Nursyandi.

Ia memastikan, penyerapan anggaran sejauh ini sudah cukup maksimal. Namun pihaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi agar penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan.

Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bangka Barat, Doni, menyoroti pengurangan transfer ke daerah (TKD) yang berdampak langsung pada anggaran transfer dana ke desa.

Menurutnya, desa menjadi tonggak penting pembangunan desa, karena setiap desa di Bangka Barat diperkirakan mengalami pengurangan anggaran, dengan total 60 desa terdampak. "Prioritas kami adalah memastikan desa dapat mewujudkan Asta Cita Presiden. Dengan pemotongan anggaran ini, desa merasa tercekik dan kesulitan dalam merealisasikan program pembangunan," ujar Doni.

Ia menambahkan, Apdesi Bangka Barat bersama rekan-rekan dari Abpednas, didampingi Komisi I DPRD Bangka Barat, berharap pengurangan TKD ini dapat ditinjau ulang atau bahkan dibatalkan Kementerian Keuangan.

Mereka juga mengharapkan, dukungan dari pemerintah daerah, termasuk bupati dan wakil bupati untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi tersebut ke Kementerian Keuangan. (riu)