Gubernur Babel Minta PKS Beli Sawit dengan Harga Normal, Hidayat: Yang Nakal Akan Ditindak

Kondisi ini dinilai mulai memberi dampak positif terhadap pendapatan petani di tengah fluktuasi harga komoditas perkebunan.

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Risvandika, mengatakan, peningkatan harga terjadi di beberapa perusahaan pengolahan sawit yang ada di wilayah tersebut.

“Kenaikan harga ini tentu menjadi kabar baik bagi petani sawit karena berpengaruh terhadap pendapatan mereka,” kata Risvandika kepada Bangka Pos, Jumat (29/5/2026).

Ia menjelaskan, harga TBS di PT Mentari Sawit Makmur (MSM) Desa Ranggas naik dari Rp2.120 menjadi Rp2.270 per kilogram atau meningkat sekitar 7,08 persen.

Sementara harga di PT Bangka Agro Plantari (BAP) Desa Bedengung dan PT Bhumi Palmindo Kencana (BPK) Kecamatan Payung juga naik dari Rp2.150 menjadi Rp2.300 per kilogram.

Meski demikian, tidak seluruh PKS melakukan penyesuaian harga. “Masih ada beberapa pabrik yang mempertahankan harga sebelumnya dan belum melakukan penyesuaian,” ujar Risvandika.

Kenaikan harga di tingkat pabrik turut berdampak terhadap harga beli sawit di tingkat petani.

Sebelumnya, harga TBS petani berada di kisaran Rp1.814 hingga Rp1.914 per kilogram, namun kini meningkat menjadi Rp1.894 sampai Rp1.994 per kilogram.

Menurut Risvandika, kenaikan tersebut berkisar Rp80 per kilogram atau sekitar empat persen dibanding harga sebelumnya.

Kondisi itu diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya para petani sawit mandiri di Bangka Selatan.

Risvandika mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga sawit di lapangan meski kewenangan penetapan harga berada di pemerintah provinsi.

“Namun kami tetap berupaya menyampaikan aspirasi petani kepada pihak yang berwenang,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga terus melakukan koordinasi dengan perusahaan sawit dan pemerintah provinsi guna menjaga kestabilan harga komoditas tersebut.

Selain itu, data penjualan sawit di tingkat petani terus dikumpulkan sebagai bahan evaluasi tata kelola niaga sawit yang lebih transparan. (riu/u1/Tribunnews.com)