Pj Bupati Belitung Tindaklanjuti Aspirasi Penambang Tradisional

TANJUNGPANDAN, BABEL NEWS - Perwakilan Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional melakukan audiensi bersama Pj Bupati Belitung Mikron Antariksa, Forkopimda serta OPD terkait setelah aksi damai di depan Kantor PWI Belitung.

Kedatangan lima perwakilan massa didampingi awak media itu diterima di ruangan rapat Pj Bupati Belitung, Kamis (19/9). 

Turut hadir Kapolres Belitung AKBP Deddy Dwitya Putra, Danlanud H AS Hanandjoeddin Letkol Pnb Zen Mokhammad, Kasdim 0414 Belitung Mayor Arm K Gurusinga, perwakilan Kejari Belitung serta kepala OPD terkait. 

Dalam pertemuan itu, perwakilan Asosiasi Masyarakat Penambang Tradisional Asnadi meminta solusi kepada pihak berwenang terkait perizinan meja goyang. 

"Karena masalah meja goyang ini terus dikejar-kejar dari kawan media. Jadi kami minta solusi agar sama-sama enak, meja goyang jalan dan timah kami dibeli," ujarnya di hadapan peserta audiensi. 

Sementara itu, Fahrudin Victory perwakilan media menyampaikan kondisi tersebut memang dilatarbelakangi pemberitaan dari oknum anggota PWI Provinsi Kepulauan Babel. 

Viralnya pemberitaan tersebut membuat pemilik usaha meja goyang tidak beroperasi dan timah masyarakat tidak beli.

Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada ekonomi masyarakat khususnya para penambang yang kehilangan mata pencaharian. 

"Kami tidak menyalahkan kalau dari sisi fungsional pers, itu tugas mereka. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kami sampaikan di audiensi ini," katanya. 

Ia juga meminta agar persoalan tersebut dapat segera selesai sehingga ekonomi masyarakat dapat kembali normal. 

Penjabat Bupati Belitung Mikron Antariksa mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Masyarakat Penambang yang datang meminta audiensi secara baik-baik. 

Di sisi lain, kata dia, rombongan tersebut juga mampu menjaga situasi tetap kondusif ketika aksi damai menyampaikan aspirasi. 

"Saya ucapkan terima kasih atas situasi yang telah mereka ciptakan tetap kondusif dengan damai dan tidak menimbulkan kerusuhan," ujar Mikron.

Ia menjelaskan, salah satu aspirasi yang disampaikan perwakilan rombongan, berkenaan dengan perizinan pertambangan terutama meja goyang. Sebab, operasional bisnis meja goyang tersebut langsung menyangkut hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat penambang. 

Menurutnya masalah tersebut harus disikapi secara bijaksana karena kewenangan masalah tambang berada di pemerintah provinsi dan pusat. 

"Berkaitan dengan izin dan legalitasnya, saya sudah menugaskan sekda untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah provinsi," katanya.

Di sisi lain, dalam audiensi tersebut juga mendapat masukan dari perwakilan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Babel. 

Berdasarkan Undang-undang minerba, aktivitas meja goyang termasuk pemurnian hasil tambang yang kepengurusan izinnya di bidang perindustrian. 

"Tentunya nanti kami akan meminta dinas terkait mengkaji aturan tersebut seperti apa," katanya. 

Pada intinya, Mikron meminta waktu untuk berkoordinasi dan membahas aturan berkenaan dengan legalitas meja goyang tersebut. Sebab, permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di Belitung saja tapi juga di kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Babel. 

"Kami tetap akan berkoordinasi dan bagaimana tindak lanjutnya," kata Mikron.
                                                                                                                                                                                                Sesuai Fakta

Sementara itu, menyikapi pemberitaan terkait aktivitas meja goyang, Mikron menilai memang tugas dari awak media.

Menurutnya media memang berhak memberitakan aktivitas baik pemerintahan maupun masyarakat. Namun dirinya menyarankan dalam penyajian berita, tentunya harus disesuaikan dengan fakta. 

"Menyikapi pemberitaan tersebut tentunya harus sesuai realitas dan fakta bukan berdasarkan persepsi dan opini," katanya. (dol)