Hidayat Arsani Resmikan SMA N 3 Toboali

TOBOALI, BABEL NEWS - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya meresmikan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Toboali di Desa Jeriji, Kecamatan Toboali. Dengan demikian para pelajar di sekolah tersebut tak perlu lagi bergantian kelas dengan pelajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Toboali. Tak hanya itu, pemerintah provinsi siap melengkapi fasilitas sekolah hingga kendaraan transportasi.

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani memastikan, siap memberikan fasilitas tambahan terhadap SMA Negeri 3 Toboali. Kebijakan tersebut diambil guna mendukung dan meningkat sektor pendidikan di Negeri Serumpun Sebalai. Mengingat dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hampir menduduki posisi buncit.

"Saat ini pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 8 terendah dari 38 Provinsi se-Indonesia," kata Hidayat Arsani, Selasa (3/6).

Hidayat Arsani menyebut penambahan sarana dan prasarana misalnya fasilitas toilet serta kamar mandi sekolah yang belum optimal. Dirinya siap menyumbangkan dana pribadinya untuk peningkatan sarana pendukung di sekolah tersebut. 

Tidak hanya itu, dirinya telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna melakukan inventarisasi. Khususnya agar segera memperbaiki jalan menuju kawasan sekolah yang belum diaspal. Termasuk menambah akomodasi angkutan berupa bus sekolah bagi pelajar yang mengenyam pendidikan di SMA Negeri 3 Toboali. 

Seperti diketahui terdapat beberapa anak dari Desa Tepus, Kecamatan Airgegas yang bersekolah di SMA tersebut dengan jarak tempuh belasan kilometer. Bantuan akomodasi diharapkan mampu membantu mempermudah anak-anak dalam memperoleh pendidikan.

"Karena memang (Aksesnya) jauh di sini, perlu minimal tiga unit bus. Saya bukan berjanji, tetapi kami berusaha mempercepat. Karena saya bukan pemimpin banyak janji," jelas Hidayat Arsani.

Dirinya berharap kepala sekolah dan guru fokus mendidik anak-anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mereka tidak boleh ikut terlibat dalam proyek-proyek apapun, seperti proyek pembangunan pagar. 

Hidayat Arsani tak ingin tenaga pendidik salah administrasi dan terjerat masalah hukum. Sebagai upaya inventarisasi, dirinya telah berkonsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung mengenai tiga sekolah yang sedang dilakukan penyelidikan mengenai IPP.

"Sementara inspektorat untuk turun terlebih dahulu untuk melakukan pembinaan. Tinggal saat memikirkan kesejahteraan guru," pungkas Hidayat Arsani. (u1)