DPRD Dorong Pemkot Pangkalpinang Lebih Kreatif Gali Potensi PAD

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang memberikan sejumlah catatan dan saran strategis kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusul keterbatasan fiskal yang masih membayangi daerah, serta kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2026.

Salah satunya, mendorong Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) serta mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah.             

Badan Anggaran DPRD setempat juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap proyeksi PAD yang selama ini dinilai stagnan. Perlu pendekatan baru dalam merancang target pendapatan yang lebih realistis, namun progresif.

"Ada ketidakyakinan kita dalam melakukan perencanaan sehingga masih tetap terpaku pada proyeksi yang itu-itu saja. Sudah saatnya kita lebih berani dalam membaca peluang," kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang Arnadi dalam rapat paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (16/6/2025).

Pihaknya pun mendorong revisi terhadap sejumlah peraturan daerah yang berkaitan langsung dengan potensi penerimaan pajak. Beberapa di antaranya adalah pajak reklame, retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG), dan izin pemanfaatan ruang (IPR), yang disebut-sebut belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kas daerah.

Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang juga menekankan pentingnya pendataan ulang terhadap wajib retribusi, khususnya di sektor pelayanan dasar seperti persampahan.

Selama ini, pengelolaan persampahan berada di tingkat kelurahan, namun data rumah tangga yang dikenai retribusi dinilai belum sebanding dengan jumlah layanan yang diberikan.

"Kita harus lebih akurat dalam mendata. Jika pendataan tidak akurat, maka potensi penerimaan daerah akan terus bocor," ujar Arnadi.

Selain mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dan retribusi, Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang juga menekankan pentingnya kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Dalam pandangan legislatif, keterlibatan dunia usaha melalui program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan, dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan APBD.

"Pemkot perlu me-manage peran swasta secara sistematis agar bisa berkontribusi lebih maksimal dalam pembangunan," ucap Arnadi.

Melihat kemampuan fiskal yang terbatas, pihaknya juga meminta agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lebih selektif dalam menyusun program kerja.

Program-program yang diusulkan harus benar-benar memperhatikan skala prioritas dan kemampuan pendanaan yang tersedia.

"Kami mengimbau agar usulan kegiatan tidak asal tampung, apalagi jika hanya akan memperbesar belanja tanpa memperhatikan efisiensi dan dampaknya," ujar Arnadi. (t2)