Pangkalpinang Jemput Bola demi Genjot Capaian UHC 

PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Kepesertaan universal health coverage (UHC) di Kota Pangkalpinang hingga awal September 2025 baru mencapai 81 persen atau sekitar 14.723 jiwa dari total sasaran.

Karena itu, pemerintah kota setempat terus mendorong percepatan pencapaian UHC bagi seluruh masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, Muhammad Thamrin, mengatakan, pihaknya menargetkan peningkatan signifikan agar seluruh masyarakat bisa segera terjamin dalam program kesehatan tersebut.

Untuk meningkatkan capaian kepesertaan UHC, Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang tidak hanya menunggu masyarakat mendaftar secara mandiri ke puskesmas, tetapi juga melakukan strategi jemput bola.

"Secara pasif, masyarakat bisa datang langsung ke puskesmas untuk mendaftar. Namun secara aktif, tim dari dinkes dan puskesmas turun ke lapangan, ke sekolah-sekolah, ke organisasi perangkat daerah (OPD), hingga perusahaan swasta," kata Thamrin dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Dinas Kesehatan 2025 di Balai Besar Betason, kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (4/9/2025).

Upaya tersebut, lanjut dia, diharapkan mampu memperluas cakupan UHC secara lebih cepat.

Bahkan, ke depan Dinas Kesehatan Pangkalpinang berencana melibatkan fasilitas kesehatan swasta, seperti klinik dan rumah sakit, dalam memperkuat pengecekan dan validasi data kepesertaan.

Menurut Thamrin, pencapaian UHC masih perlu kerja keras agar bisa sesuai target yang dicanangkan.

Ia menyebut , dukungan lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan setiap warga Kota Pangkalpinang bisa mendapatkan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dengan biaya terjangkau.

"Kami berharap semua pihak dapat mendukung upaya ini. Dengan kerja sama yang baik, kita optimistis target UHC di Kota Pangkalpinang bisa segera terwujud," tutur Thamrin.

Gagal pertahankan status UHC Prioritas

Sebelumnya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang Aswalmi Gusmita mengatakan, status UHC Prioritas Kota Pangkalpinang resmi dicabut per 1 Juni 2025 karena tingkat keaktifan dan keikutsertaan pemda masih rendah.

Bahkan, kontribusi pemda dalam menjamin warga masih berada di bawah 20 persen.

“Kami sebenarnya sudah memberikan waktu sejak Januari hingga Juli. Katanya mereka (Pemerintah Kota Pangkalpinang) sudah dianggarkan, tetapi mereka kesulitan menentukan siapa yang berhak. Karena keaktifan dan keikutsertaan tidak tercapai, maka status UHC Prioritas tidak bisa diberikan,” kata Aswalmi, Kamis (17/7/2025). (t2)