Pemangkasan Dana Desa 2026, Abpednas Belitung: Banyak Program Terancam Batal

Misalnya, peruntukan program bantuan langsung tunai (BLT), pengentasan stunting dan lain sebagainya.

“Perlu diketahui publik, dana desa itu 80 sampai 90 persen peruntukannya memang sudah diprogramkan dari pusat. Pemerintah desa cenderung hanya menjalankan,” ujarnya.

Akibat kebijakan tersebut, lanjut Yudi, sejumlah hasil musyawarah desa (musdes), penjaringan aspirasi masyarakat, hingga program yang telah tertuang dalam dokumen RKPD desa terpaksa tidak dapat terakomodasi sepenuhnya.

“Hasil musdesus dan aspirasi masyarakat, termasuk yang sudah masuk RKPD, ya mau tidak mau banyak yang batal karena harus menyesuaikan,” katanya.

Terkait honorarium perangkat desa dan lembaga di bawahnya, Yudi memastikan tidak terdampak langsung oleh pemotongan dana desa. Sebab, honorarium bersumber dari alokasi dana desa (ADD) kabupaten.

“Kalau honor tetap karena sumbernya dari ADD kabupaten. Tetapi pembangunan desa selama ini sangat mengandalkan dana desa. Sementara ADD dan BHP porsinya kecil karena sudah banyak terpotong untuk siltap dan tunjangan sampai ke tingkat RT,” ujar Yudi.

Ia menilai, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat.

Meski demikian, Yudi menegaskan pemerintah desa dan BPD harus siap menjelaskan kondisi itu secara terbuka.

“Dampak pasti ada dan ketidaknyamanan di masyarakat juga ada. Tetapi karena ini satu komando dari pusat ke bawah, ya kita ikuti. Ini menjadi tantangan bagi BPD untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tutur Yudi. 

Rata-rata terima Rp373 juta

Pemangkasan dana desa tahun 2026 untuk 42 desa di Kabupaten Belitung cukup besar. Rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp373 juta. 

Demikian disampaikan Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Belitung sekaligus Kepala Desa Perawas, Yahya. 

Yahya mencontohkan, Desa Perawas pada 2025 menerima dana desa sebesar Rp1,3 miliar ditambah reward kinerja. Namun pada 2026, hanya tersisa sekitar Rp373 juta. 

"Gambaran umumnya di Desa Perawas memang agak berbeda karena ada reward kinerja, kemarin hampir Rp1,3 miliar, tahun ini tersisa Rp373 juta. Jadi sekitar Rp1 miliar anggaran kami hilang," ujar Yahya kepada Pos Belitung, Rabu (14/1/2026). 

Ia menyebutkan, kondisi tersebut dikarenakan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan penghematan anggaran dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, kata Yahya, memang ada informasi sebagian masyarakat menginginkan dana desa dihapus.