Pemangkasan Dana Desa 2026, Abpednas Belitung: Banyak Program Terancam Batal

Dia menilai, kebijakan tersebut justru berdampak bagi desa yang benar-benar ingin membangun.

"Kaitan hal ini, ke depan desa hanya terfokus pada rutinitas. Kalau kegiatan fisik khususnya nol itu tidak juga, tetapi kalau satu kegiatan masih bisa," tutur Yahya.

Ia menambahkan, sebenarnya penggunaan dana desa sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) hingga Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terdapat beberapa program prioritas penggunaannya seperti penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, bantuan langsung tunai (BLT). 

Dengan demikian jika dipangkas, kata Yahya, secara otomatis tidak dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ditampung lewat musyawarah desa.

"Jadi tahun ini kami terfokus dengan yang diinstruksikan pemerintah pusat. Kalau apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak akan ter-cover," ucapnya.

Menyikapi kondisi tersebut, Yahya menegaskan, para kepala desa harus mampu menjelaskan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan fisik, masih bisa diusulkan lewat anggaran kabupaten atau provinsi. 

"Kalau di luar itu, kades mungkin harus punya inovasi baru. Apakah itu kantong sendiri, pihak ketiga atau lainnya," kata Yahya. 

Dia menilai, alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD kabupaten tidak bisa mem-backup dana desa.

Pasalnya, sekitar 50 persen ADD digunakan untuk siltap aparatur desa, BPD, dan operasional kantor.

Apalagi, pada 2026 akan diselenggarakan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak. 

Yahya pun berharap pemerintah memberikan bantuan khusus, bisa bantuan bupati, gubernur atau presiden, yang menjangkau ke desa.

"Kami tidak menampik ada desa yang nakal, tetapi kalau bisa tidak meng-generalisir bagi desa yang benar-benar mau membangun desa," ujarnya. (dol)